Sejarah Perkembangan Hukum Internasional

May 20, 2016 | Penulis: Kent Ewaldo Nasson | Kategori: Types, Business/Law
Share Embed


Deskripsi Singkat

Hukum Internasional...

Deskripsi

PERKEMBANGAN SEJARAH HUKUM
INTERNASIONAL
 
Oleh: Irfan Islami
Berbicara tentang Hukum Internasional tidak lepas dari topik utamanya adalah Negara
dan Organisasi-organisasi internasional sebagai subyek hukumnya. Negara menjadi
subyek utama dalam teori hukum internasional seperti halnya perorangan (warga) dalam
Hukum Nasional atau Hukum Privat. Dengan semakin berkembangnya Negara dewasa
ini maka aturan dan disiplin internasional menjadi pilar penting dalam mengatur relasi
internasional antar Negara satu dengan yg lainnya. Aturan dan disiplin internasional antar 
 bangsa inilah yg menjadi poin pembahasan dari Hukum Internasional.
Hukum internasional telah muncul berabad-abad lamanya, diketahui sejak 2100 SM telah
ada Hukum yg mengatur hubungan antar dua negara pada wilayah Mesopotamia. Dengan
semakin berkembangnya zaman dan era dari klasik hingga modern, hal ini mempengaruhi
semakin berkembangnya teori Hukum Internasional dari para pemikir dan ilmuwan
dizaman-zaman tertentu. Kajian Hukum internasional bukanlah kajian hukum yg berumur 
tua dan bersifat absolut, terhitung sejak berabad-abad sebelum masehi selalu mengalami
 perubahan dan perkembangan. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan geografis
serta tatanan administratif dan politik antar negara satu dgn yang lainnya.
Perumusan hasil kajian atas hubungan antar bangsa-bangsa ini menjadi suatu disiplin
keilmuan yg telah, sedang dan akan terus mengalami sentuhan perubahan selaras dengan
 pergeseran iklim politik, sosial dan budaya yang melanda dunia internasional. Hal ini
 bukan berarti bahwa hukum internasional saat ini belum menemukan sedikitpun
konsensus ilmiah di bidang hukum yang mengalasi hamparan pandangan para pakar yang
terus dan kian berkembang. Hanya saja prinsip hukum yang nyaris tersepakati itu
 berpotensi besar untuk selalu berubah dan bergeser sejalan dengan kemajuan relasi antar 
 bangsa itu sendiri.
Sebelum kita masuk pada tujuan pembahasan, perlu kita jelaskan terlebih dahulu
 pengertian hukum internasaional itu sendiri. Dewasa ini, pengertian hukum internasional
(international law/al-qonun al-dauli)
telah mencapai konsensus umum untuk diartikan
sebagai, sekumpulan peraturan dan norma-norma hukum yang diberlakukan untuk 
mengatur hubungan-hubungan subyek hukum internasional (bangsa-bangsa dan entitas
lainnya, seperti lembaga-lembaga dan organisasi-organisasi internasional), yang
menjelaskan tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban serta batasan-batasan relasi yg
tercipta antara para subjek hukum internasional dan perusahaan multinasional atau
individu (Warga Negara).
Dari devinisi diatas dapat kita simpulkan bahwa pengertian hukum internasional
mencakup 3 prinsip:
- Prinsip pertama:
yang berhak dan tunduk pada hukum internasional adalah subyek 
hukum internasional (international personality/askhos al-qonun al-dauli) yg terdiri atas
 Negara-negara dan organisasi-organisasi internasional.
- Prinsip kedua:
hubungan yg berlaku adalah hubungan internasional (international
relation/al-‘alaqat al-dauliyah).
- Prinsip ketiga :
`kaidah-kaidah dan norma-norma hukum internasional merupakan
kaidah wajib
(obligation rules/al-qowa’id al-mulzimah) .
Akar Sejarah Hukum Internasional Publik 
Hukum internasional publik sangat terkait dengan pemahaman dari segi sejarah. Melalui
 pendekatan sejarah ini, tidak sekedar proses evolusi perkembangan hukum internasional
dapat diketahui secara faktual kronologis, melainkan juga seberapa jauh kontribusi setiap
masa bagi perkembangan hukum internasioanal. Sejarah merupakan salah satu metode
 bagi pembuktian akan eksistensi dari suatu norma hukum. Hal ini dapat dibuktikan antara
lain melalui salah satu sumber hukum internasional, yaitu kebiasaan/adat istiadat
(custom/al-‘urf).
Sistem Hukum Internasional merupakan suatu produk, kasarnya dari empat ratus tahun
terakhir ini yang berkembang dari adat istiadat dan praktek-praktek negara-negara eropa
modern dalam hubungan serta komunikasinya dengan negara-negara lain. Tapi kita pun
 perlu melihat jauh sebelum perkembangan zaman Eropa Modern yaitu pada periode
klasik, beberapa Negara telah melaksanakan Hukum Internasional secara tidak langsung,
dan adapun para ahli yang lahir sebelum zaman Eropa Modern tersebut dipandang telah
memunculkan dasar-dasar dari pemikiran mengenai adat-istiadat yang ditaati oleh
masyarakat serta adanya beberapa kasus sejarah, seperti penyelesaian arbitrasi
(perwasitan) pada masa Cina Kuno dan awal Dunia Islam yang memberikan sumbangan
terhadap evolusi sistem modern Hukum Internasional.
Sejarah Hukum Internasional dalam perkembangannya mengalami beberapa periode
evolusi yang terbilang berkembang dengan cepat dan menarik. Fase-fase tersebut dapat
kita bagi dalam 3 pembahasan; Periode Kuno, Periode Klasik dan Periode Modern:
A. Sejarah Hukum Internasional Kuno:
Permulaan hukum internasional dapat kita lacak kembali mulai dari wilayah
Mesopotamia pada sekitar tahun 2100 SM, dimana telah ditemukannya sebuah perjanjian
 pada dasawarsa abad ke-20 yang ditandatangani oleh Ennamatum, pemimpin Lagash dan
 pemimpin Umma. Perjanjian tersebut ditulis diatas batu yang didalamnya mempersoalkan
 perbatasan antara kedua negara kota tersebut, yang dirumuskan dalam bahasa Sumeria.
Bangsa-bangsa lain yang sangat berpengaruh dalam perkembangan hukum internasional
kuno adalah India, Yahudi, Yunani, Romawi, Eropa Barat, Cina dan Islam:
a. India
Dalam lingkungan kebudayaan India Kuno telah terdapat kaedah dan lembaga hukum
yang mengatur hubungan antar kasta, suku-suku bangsa dan raja-raja yang diatur oleh
adat kebiasaan. Menurut Bannerjce, adat kebiasaan yang mengatur hubungan antara raja-
raja dinamakan Desa Dharma. Pujangga yang terkenal pada saat itu Kautilya atau
Chanakya.Penulis buku Artha Sastra Gautamasutra salah satu karya abad VI SM di
 bidang hukum.
b. Yahudi
Dalam Kitab Perjanjian Lama, bangsa yahudi mengenal ketentuan mengenai perlakuan
terhadap orang asing dan cara melakukan perang. Perjanjian Lama adalah kitab suci bagi
umat Yahudi, yang sebagian besar ditulis dalam bahasa ibrani. Dalam hukum perang
masih dibedakan perlakuan terhadap mereka yang dianggap musuh bebuyutan, sehingga
diperbolehkan diadakan penyimpangan ketentuan perang.
c. Yunani
yunani kuno dibagi kedalam dua Golongan, yaitu Golongan Orang Yunani dan Luar 
Yunani yang dianggap sebagai orang biadab (barbar). Mereka juga sudah mengenal
arbitration (perwasitan) dan diplomat yang tinggi tingkat perkembangannya. Sumbangan
terbesar dari masa ini adalah Hukum Alam, yaitu hukum yang berlaku mutlak dimana
saja dan berasal dari rasio/akal manusia. Menurut Profesor Vinogradoff, hal tersebut
merupakan embrio awal yang mengkristalisasikan hukum yang berasal dari adat-istiadat,
contohnya adalah dengan tidak dapat diganggugugatnya tugas seorang kurir dalam
 peperangan serta perlunya pernyataan perang terlebih dahulu.
Dalam prakteknya dengan hubungan negara luar, Yunani kuno memiliki sumbangan yang
sangat mengesankan dalam kaitannya dengan permasalahan publik. Akan tetapi, sebuah
hal yang sangat aneh bagi sistem arbitrase modern yang dimiliki oleh arbitrase Yunani
adalah, kelayakan bagi seorang arbitrator untuk mendapatkan hadiah dari pihak yang
dimenangkannya.
d. Romawi
Pada masa ini orang-orang Romawi Kuno mengenal dua jenis Hukum, yaitu Ius Ceville
(Hukum bagi Masyarakat Romawi) dan Ius Gentium (bagi Orang Asing). Hanya saja,
 pada zaman ini tidak mengalami perkembangan pesat, karena pada saat itu masyarakat
dunia merupakan satu Imperium, yaitu Imperium Roma yang mengakibatkan tidak 
adanya tempat bagi Hukum Bangsa-Bangsa. Hukum Romawi telah menyumbangkan
 banyak sekali asas atau konsep yang kemudian diterima dalam hukum Internasional ialah
konsep seperti occupatio servitut dan bona fides, juga asas “pacta sunt servanda” (setiap
 janji harus disepakati) yang merupakan warisan kebudayaan Romawi yang berharga.
Bangsa Romawi dalam pembentukan perjanjian-perjanjian dan perang diatur melalui tata
cara yang berdasarkan pada upacara keagamaan. Sekelompok pendeta-pendeta istimewa
atau yang disebut Fetiales, tergabung dalam sebuah dewan yang bernama collegium
fetialum yang ditujukan bagi kegiatan-kegiatan yang terkait secara khusus dengan
upacara-upacara keagamaan dan relasi-relasi internasional. Sedangkan tugas-tugas
fetiales dalam kaitannya dengan pernyataan perang, merekalah yang menyatakan apakah
suatu bangsa (asing) telah melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-hak bangsa
Romawi atau tidak.
e. Eropa Barat
Pada masa ini, Eropa mengalami masa-masa
chaotic
(kacau-balau) sehingga tidak 
memungkinkannya kebutuhan perangkat Hukum Internasional. Selain itu, Selain itu,
Selama abad pertengahan dunia Barat dikuasai oleh satu sistem feodal yang berpuncak 
 pada kaisar sedangkan kehidupan gereja berpuncak pada Paus sebagai Kepala Gereja
Katolik Roma. Masyarakat Eropa waktu itu merupakan satu masyarakat Kristen yang
terdiri dari beberapa negara yang berdaulat dan Tahta Suci, dan sebagai pewaris
kebudayaan Romawi dan Yunani.
f. Cina
Pencapaian yang menarik dari bangsa Cina adalah upaya pembentukan perserikatan
negara-negara Tiongkok yang dicanangkan oleh Kong Hu Cu, yang dianggap telah
sebanding dengan konsepsi Liga Bangsa-Bangsa (LBB) pada masa modern.
g. Islam
Pada periode ini umat islam terbagi-terbagi pada beberapa Negara dan bangsa, sehingga
tidak dimungkinkannya untuk menyatakan suatu pandangan Islam yang dapat mewakili
semua kelompok yang terdapat didalamya. Beberapa sarjana memiliki anggapan bahwa
hukum internasional modern tidak murni sebagai hukum yang secara eksklusif warisan
Eropa. Sehingga mereka berkesimpulan akan terdapatnya pengaruh-pengaruh yang
indispensable dari peradaban-peradaban lain, yang diantaranya adalah peradaban Islam,
yang pada saat itu merupakan kekuatan ekonomi di atas bangsa Eropa. Pengaruh Islam
terhadap sistem hukum internasional Eropa dinyatakan oleh beberapa sejarawan Eropa
diantaranya Marcel Boissard dan Theodor Landschdeit.
Hukum internasional islam telah muncul jauh sebelum hukum internasional barat ada. Di
zaman Rasulullah, praktek internasional telah diberlakukan dengan seadil-adilnya.
Rasulullah telah membuat pedoman hubungan antara negara Islam dengan non-Islam
dalam perang dan damai. Beliau juga telah mengadakan beberapa perjanjian-perjanjian
internasional dengan bangsa-bangsa lain.
Pakar Hukum internasional Islam modern Madjid Khaduduri mengakui, Islam memiliki
karakter agresif dengan lebih mengarah pada penaklukkan dibandingkan kristen,
sebagaimana yg tercantum dalam Wasiat Lama ataupun Baru. Hal ini menunjukkan
 bahwa Hukum Islam memiliki kelebihan dalam hal pengaturan mengenai hukum perang
yang lebih komprehensif, yang dibuktikan dengan pengecualian wanita, anak-anak, orang
tua, binatang dan lingkungan sebagai kategori non-combatans, sebagaimana dinyatakan
dalam pidato Abu Bakar ra, ataupun praktek pertukaran tawanan secara besar-besaran
yang diduga bermula dari Khalifah Harun Al-Rasyid.
 Dar al-islam
(Negara Islam) dan
 Dar al-harb
(Negara Non-Islam).
Sebuah perbedaan penting dibuat dalam teologi Islam adalah antara dar al-harb dan dar 
al-islam. Sederhananya,
dar al-harb
(wilayah perang atau kekacauan) adalah nama untuk 
daerah di mana Islam tidak mendominasi, dan kehendak Ilahi tidak diamati, dan terjadi
 perselisihan norma didalamnya. Sebaliknya,
dar al-islam
(wilayah damai) adalah suatu
wilayah di mana Islam mendominasi, dan mayoritas tunduk dan taat pada Ilahi, dan di
mana perdamaian dan ketenangan menjadi tujuan pemerintahannya.
Pada awalnya, perbedaan ini tidak muncul secara sederhana, namun pada satu hal, divisi
ini dianggap sebagai hukum daripada teologis.
 Dar al-harb
tidak terlepas dari dar al-
islam, ada hal-hal dimana popularitas muslim bukanlah faktor utama sebagai identitas
wilayah, akan tetapi dipengaruhi oleh sistem pemerintah yang memiliki kendali penting
dalam Negara. Sebuah bangsa berpenduduk mayoritas Muslim yang tidak diperintah oleh
hukum Islam dapat disebut sebagai dar al-harb, sementara bangsa minoritas Muslim yang
diperintah oleh hukum Islam dapat memenuhi syarat sebagai bagian dari dar al-islam.
Islam adalah agama yang lebih terfokus pada perilaku yang tepat (ortopraksi) daripada
keyakinan dan iman (ortodoksi). Dalam islam, iman seseorang bisa bertambah dan bisa
 berkurang sesuai dengan prilaku dan usaha yg dilakukannya. Keimanan seseorang akan
 bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Dari sini kita dapat
simpulkan ketika dar al-islam benar-benar berdiri, maka hal ini akan berpengaruh pada
semakin meningkatnya keimanan seseorang (penduduknya), karena prilaku masyarakat
yang baik dan benar menjadi asas terbentuknya kehidupan yg harmonis, aman dan damai.
Islam juga merupakan agama yang tidak pernah memiliki ideologi atau tempat teoritis
 pemisahan antara politik dan bidang agama. Dalam Islam ortodoks, kedua istilah ini
merupakan suatu fundamental dan harus dihubungkan. Itu sebabnya dalam divisi ini,
antara dar al-harb dan dar al-islam lebih didefinisikan sebagai kontrol politik daripada
 popularitas agama.
Sifat dar al-harb yang secara harfiah berarti "wilayah perang," perlu dijelaskan sedikit
lebih detail. Untuk satu hal ini, diidentifikasikan sebagai daerah kekacauan yang
didasarkan pada premis (dasar pikiran), bahwa perselisihan dan konflik merupakan
konsekuensi dari orang yg gagal mengikuti kehendak Tuhan. Secara teori, setidaknya,
ketika semua orang konsisten dalam ketaatan mereka kepada aturan yang ditetapkan oleh
Allah, maka itu akan berdampak pada terciptanya kehidupan yang damai dan harmonis
antara satu dengan yg lainnya.
Hubungan
 Dar al-Islam
dan
 Dar al-harb:
 Negara islam
(Daulah al-Islamiyah)
merupakan suatu negara yg berdiri berasaskan pada
satu keyakinan (‘aqidah/iman), dan para penduduknya bersatu dalam kesatuan suku
 bangsa yaitu satu ummat (ummatun wahidah) yang tidak dibedakan atas dasar jenis,
 bahasa, adat dan budaya ataupun oleh faktor perbedaan lainnya. Mereka adalah saudara
sebagaimana dalam firman Allah SWT. “Sesungguhnya Orang-orang mu’min itu adalah
saudara” dan dalam ayat yang lainya, “Sesungguhnya (agama Tauhid) ini adalah agama
kamu semua; agama yang satu dan Aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah Aku”. (Al-
Anbiya; 92).
Hubungan Negara Islam dengan Negara-negara lainnya bisa dibedakan dalam dua
kondisi; kondisi perang dan kondisi damai.
Kondisi Perang:
Ketika Negara islam berada dalam kondisi diserang oleh Negara-negara musuh, maka
 perang hukumnya wajib, sebagaimana dalam firman Allah: “Allah tiada melarang kamu
untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu
karena agama dan tidak (pula) mengusirmu dari negerimu. Sesungguhnya Allah
menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu
menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi kamu karena agama dan
mengusir kamu dari negerimu dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Dan
 barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang
dzalim”. (Q.S Al Mumtahanah: 8 dan 9)
Banyak di temui dalam sejarah: orang-orang kafir yang membantu kaum muslimin dalam
 perjuangan Islam seperti dalam penaklukan Spanyol dan penaklukan Mesir. Mereka
mengusir orang-orang Romawi dengan bantuan orang Qibti. Banyak pula di antara orang-
orang kafir yang diangkat sebagai pegawai pada kantor-kantor Pemerintah di masa Umar 
 bin Khattab dan pada masa kerajaan Umawiyah dan `Abbasiah, bahkan ada di antara
mereka yang diangkat menjadi duta mewakili pemerintahan Islam. Dari sini
menggambarkan bahwa islam menjunjung tinggi nilai keadilan dan persamaan dalam
hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara penduduk-penduduknya (Muslim dan non-
Muslim). Namun, apabila orang-orang kafir memerangi dan mengsusir penduduk Muslim
dari negerinya, maka perang menjadi wajib hukumnya.
Kondisi Damai:
Sedangkan ketika dalam kondisi damai, telah kita jelaskan sebelumnya bahwa islam
sangat menjunjung tinggi nilai keadilan dan persamaan tanpa memandang perbedaan ras,
suku, jenis, adat dan budaya. Dalam kondisi ini, hubungan antara Negara islam dengan
 Negara-negara lain (non-islam) sebatas pada menjalin hubungan kerjasama (perdamaian)
dan perjanjian-perjanjian baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya, dll.
Sesungguhnya Islam cenderung pada kedamaian sesuai dengan makna harfiyahnya
‘Islam=damai’, bukan perang/memusuhi, dan islam melarang seorang muslim untuk 
membunuh orang lain hanya karena beda keyakinan (agama) atau karena kesalahan yg
dilanggar olehnya, tetapi islam memberikan wewenang untuk melawan apabila diserang,
dan perang dalam islam memiliki dua tujuan utama, yaitu: menangkis agresi
(permusuhan/perlawanan) dan melindungi serta mengokohkan risalah da’wah al-
islamiyah.
Asas dari pendapat ini adalah firman Allah SWT. “Allah tiada melarang kamu untuk 
 berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena
agama dan tidak (pula) mengusirmu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai
orang-orang yang berlaku adil” (Q.S Al Mumtahanah: 8), dan diayat yang lainnya: “Dan
 perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu
melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang
melampaui batas. Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah
mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu (Mekah); dan fitnah itu lebih besar 
 bahayanya dari pembunuhan, dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil Haram,
kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu (di
tempat itu), maka bunuhlah mereka. Demikanlah balasan bagi orang-orang kafir.
Kemudian jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), maka sesungguhnya Allah Maha
Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah
lagi dan (sehingga) ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti
(dari memusuhi kamu), maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-orang
yang zalim”. (Q.S. Al-Baqarah; 190-193).
Islam melarang (dalam perang) membunuh wanita, anak-anak kecil, orang-orang tua,
 biarawan, dan orang-orang yang cacat (buta, dll), karena mereka bukan dari golongan
 prajurit perang.
Dewasa ini, dan yang masih hangat-hangatnya saat ini adalah isu terorisme yg ditujukan
 pada gerakan dan organisasi-organisasi islam oleh dunia internasional khususnya wilayah
 barat. Pada pembahasan kali ini tidak akan kami jelaskan secara detail, karena akan
keluar pada topik kajian kita saat ini. Namun, sedikit kami tambahkan, bahwa ideologi
yang menghalalkan segala cara untuk memerangi dan membunuh orang-orang kafir 
adalah tidak benar. Orang-orang kafir dalam hubungannya dengan islam terbagi menjadi
empat golongan:
a. Ahlu Dzimmah (penduduk non-muslim yang bermukim di Negara islam),
 b. al-Musta’min (orang asing yang dapat perlindungan, yang masuk dalam Negara islam
untuk keperluan wisata, study, dll dan dengan waktu yg terbatas),
c. al-Mu’ahhad (orang-orang kafir yang telah terjadi kesepakatan antara mereka dan
kaum muslimin untuk tidak berperang dalam kurun waktu yang telah disepakati),
d. al-harbi (orang asing yang masuk ke Negara islam dengan tujuan memusuhi dan
memerangi dan merampas hak-hak orang-orang muslim).
Untuk golongan yang pertama, sebelumnya telah dijelaskan bagaimana islam
memberikan tempat dan wilyah kepada orang-orang non-muslim dalam hak-hak dan
kewajiban-kewajibannya sebagai penduduk Negara islam. Mereka berhak untuk 
mendapatkan perlakuan yg sama dan adil baik dalam kehidupan pemerintahan maupun
dalam kehidupan sosial. Rasululullah SAW. Bersabdah: “barang siapa yang menyakiti
ahlu dzimmah maka akulah lawannya, dan siapa-siapa yang menjadi lawanku maka
dihari kiamat dia akan tetap menjadi lawanku” al-khatib al-jami’ 2/269.
Sedangkan untuk golongan yang kedua al-musta’min, hubungannya dapat kita jelaskan
dengan
‘aqdul amman
(akad keamanan), yaitu komitmen masing-masing untuk saling
menjaga keamanan dan keselamatan dari gangguan/bahaya, dan komitmen untuk tidak 
menciptakan kerusakan dan bahaya. Allah SWT. berfirman dalam hal ini: “Dan jika
seorang di antara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, maka
lindungilah ia supaya ia sempat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah ia ke
tempat yang aman baginya. Demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak 
mengetahui.” (QS. At Taubah: 6)
Untuk golongan yang ketiga yaitu Al-Mu’ahhad, Rasulullah SAW bersabdah: “Siapa
yang membunuh kafir mu’ahad ia tidak akan mencium bau surga. Padahal sesungguhnya
 bau surga itu tercium dari perjalanan empat puluh tahun.” (HR. Bukhari no. 3166)
Sedangkan golongan yang terakhir adalah golongan yang wajib untuk diperangi adalah
golangan al-harbi, sebagaimana dalam firman Allah SWT. Dalam surat Al-Baqarah 190-
193 seperti yang telah tertulis sebelumnya “Dan perangilah di jalan Allah orang-orang
yang memerangi kamu….”. Mereka inilah yang menjadi musuh islam yang
sesungguhnya, yang hendak memerangi, mengusir dan membuat kerusakan dimuka bumi.
Dan masih banyak dalil-dalil al-Qur’an dan al-Hadis yang menganjurkan untuk 
memerangi orang-orang kafir (al-harbi).
B. Permulaan Hukum Internasional Klasik 
Setelah jatuhnya Kekaisaran Romawi dan runtuhnya Kekaisaran Romawi Suci menjadi
kota mandiri, kerajaan-kerajaan dan bangsa-bangsa untuk pertama kalinya menyatakan
kebutuhannya akan aturan perilaku antara masyarakat internasional secara besar-besaran.
Sebagian besar Negara-negara Eropa meruju’ pada kode Justinian hukum dari Kekaisaran
Romawi dan hukum kanon Gereja Katolik untuk mencari inspirasi.
Perdagangan internasional adalah katalis nyata untuk tujuan pengembangan aturan-aturan
 perilaku antar negara. Tanpa aturan dan kode etik, ada sedikit hal yang menjamin perda-
gangan dan melindungi para pedagang asing dari tindakan-tindakan yang mengancam.
Kepentingan ekonomi inilah yang mendorong terjadinya evolusi kebiasaan internasional
untuk mengatur perdagangan luar negeri, dan yang paling penting adalah aturan dan
kebiasaan hukum maritim.
Seperti halnya dalam perdagangan internasional, eksplorasi dan peperangan menjadi
faktor yang menghalang distribusi kebutuhan untuk umum dan terealisasinya praktek-
 praktek kebiasaan internasional. Di abad ke-13 M, muncul perhimpunan Liga Hanseatik 
untuk memperkuat kesehatan ekonomi dari kota-kota Jerman Utara yang bersatu. Dari
sini perdagangan internasional berkembang pesat, dan Hamburg menjadi pelabuhan
utama dalam perdagangan antara Rusia dan Flandria dengan posisinya sebagai penguasa
dan penjaga sungai Elbe. Kota di Italia menjadi pengatur diplomatik negara-negara
 berkembang, ketika mereka mulai mengirim duta besar modal asing. Perjanjian-
 perjanjian antara pemerintah dimaksudkan untuk mengikat dan menjadi alat yang
 berguna untuk melindungi perdagangan. Kengerian Perang Tiga Puluh Tahun Sementara
itu melahirkan kecaman untuk menciptakan peraturan-peraturan tempur yang akan
melindungi masyarakat sipil.
Permikiran Fransisco Vittoria (1480-1546).
Fransisco Vittoria adalah seorang Biarawan Dominikan berkebangsaan Spanyol, menulis
 buku Relectio de Indis mengenai hubungan Spanyol dan Portugis dengan orang Indian di
AS. Ia beranggapan bahwa Negara dalam tingkah lakunya seperti individu, tidak boleh
 bertindak sesuka hati
(Ius Intergentes),
akan tetapi Negara memerlukan aturan dalam
menjalankan hubungan internasional. Dengan demikian, hukum bangsa-bangsa yang ia
namakan ius intergentes tidak hanya terbatas pada dunia kristen Eropa, melainkan
meliputi seluruh umat manusia.
Pemikiran Hugo Grotius (1583-1645)
Praktek internasional, adat-istiadat, peraturan dan perjanjian berkembang biak sampai
 pada titik kerumitan. Beberapa sarjana mencoba mengkompilasi hingga terlahir risalah
yang terorganisir. Yang Paling penting diantaranya adalah Hugo Grotius, risalah
 De Jure
 Belli Ac Pacis Libri Tres
(hukum perang dan damai) tahun 1625, yang dianggap sebagai
titik awal bagi perkembangan hukum internasional modern. Sebelum Hugo Grotius,
kebanyakan para pemikir Eropa beranggapan bahwa hukum diperlakukan sebagai sesuatu
yang independen dari manusia, dengan bersandarkan pada hukum alam.
Pemikiran Grotius tidak begitu berbeda dengan yang lainnya kecuali dalam satu hal
 penting, Pemikir-pemikir sebelumnya percaya bahwa hukum alam itu diberlakukan oleh
dewa, sedangkan Grotius percaya bahwa hukum alam berasal dari universal dan bersifat
umum untuk semua orang.
Perspektif rasionalis ini memungkinkan Grotius untuk menempatkan beberapa hukum
yang mendasari prinsip-prinsip rasional. Hukum tidak dipaksakan dari atas, tetapi berasal
dari prinsip-prinsip, termasuk prinsip-prinsip dasar aksioma (yang tetap atau dianggap
terbukti dengan sendirinya) dan restitusi (hal yang merugikan diperlukan yang lain).
Kedua prinsip ini telah menjadi dasar bagi sebagian besar hukum internasional
 berikutnya. Selain dari prinsip-prinsip hukum alam, Grotius juga menghubungkannya
dengan kebiasaan internasional, peraturan tentang apa yang "seharusnya" dilakukan. Hal
ini merupakan pendekatan hukum internasional positif 
(al-madrosah al-maudu’iyah lil 
qonun al-dauli)
yang diperkuat dari waktu ke waktu.
Perjanjian Westphalia 1648
Hukum Internasional modern menjadi suatu sistem hukum yang mengatur hubungan
internasional, yang lahir bersamaan dengan kelahiran masyarakat Internasional yang
didasarkan pada negara-negara nasional. Sebagai titik saat lahirnya negara-negara
nasional yang modern biasanya diambil saat ditandatanganinya perjanjian perdamaian
Westphalia yang mengakhiri
Perang Tiga Puluh Tahun
di Eropa.
Perdamaian Westphalia dianggap sebagai peristiwa penting dalam sejarah Hukum
Internasional modern, bahkan dianggap sebagai suatu peristiwa Hukum Internasional
modern yang didasarkan atas negara-negara nasional, sebabnya adalah :
1. Selain mengakhiri perang 30 tahun, Perjanjian Westphalia telah meneguhkan
 perubahan dalam peta bumi politik sebagai dampak perang di Eropa.
2. Perjanjian perdamaian mengakhiri usaha Kaisar Romawi suci untuk berkuasa selama-
lamanya.
3. Hubungan antara negara-negara dilepaskan dari persoalan hubungan kegerejaan dan
didasarkan atas kepentingan nasional negara itu masing-masing.
4. Kemerdekaan negara Netherland, Swiss dan negara-negara kecil di Jerman diakui
dalam Perjanjian Westphalia.
Selain itu, Perjanjian Westphalia meletakan dasar bagi susunan masyarakat Internasional
yang baru, baik mengenai bentuknya yang didasarkan atas negara-negara nasional (tidak 
lagi didasarkan atas kerajaan-kerajaan), maupun mengenai hakekat negara itu dan
 pemerintahannya yaitu pemisahan kekuasaan negara dan pemerintahan dari pengaruh
gereja.
Ciri-ciri pokok yang membedakan organisasi susunan masyarakat Internasional yang
 baru ini dari susunan masyarakat Kristen Eropa pada zaman abad pertengahan adalah:
1. Negara merupakan satuan teritorial yang berdaulat.
2. Hubungan nasional yang satu dengan yang lainnya didasarkan atas kemerdekaan dan
 persamaan derajat.
3. Masyarakat negara-negara tidak mengakui kekuasaan di atas mereka seperti seorang
kaisar pada zaman abad pertengahan dan Paus sebagai Kepala Gereja.
4. Hubungan antara negara-negara berdasarkan atas hukum yang banyak mengambil
 pengertian lembaga Hukum Perdata, Hukum Romawi.
5. Negara mengakui adanya Hukum Internasional sebagai hukum yang mengatur 
hubungan antar negara tetapi menekankan peranan yang besar yang dimainkan negara
dalam kepatuhan terhadap hukum ini.
6. Tidak adanya Mahkamah (Internasional) dan kekuatan polisi internasional untuk 
memaksakan ditaatinya ketentuan hukum Internasional.
7. Lunturnya anggapan perang yang berkaitan dengan segi-segi keagamaan, beralih dari
anggapan mengenai doktrin bellum justum (ajaran perang suci) kearah ajaran yang
menganggap perang sebagai salah satu cara penggunaan kekerasan.
Dasar-dasar yang diletakkan dalam Perjanjian Westphalia ini diperteguh dalam Perjanjian
Utrech, yaitu perjanjian yang ditandatangani pada tahun 1713 yang membantu
mengakhiri Perang Suksesi Spanyol.
C. Hukum Internasional Modern:
Dalam Hukum internasional modern, keputusan pengadilan dan perjanjian/traktat lebih
 berpengaruh dari pada pendapat ahli hukum. Ada beberapa sumber-sumber hukum
internasional yang turut mempengaruhi lahirnya hukum internasional tertulis. Secara
karakteristik, sumber hukum internasional dapat dibagi menjadi dua; Pertama adalah
sumber formil
(al-mashadir al-syakliyah / formal source),
kedua adalah sumber materil
(al-mashodir al-madiyah / material source).
Secara singkat, sumber formil dapat
diartikan sebagai segala proses prosedural yang melegalisi hukum internasional secara
nyata. Sedangkan sumber materil adalah segala sesuatu di mana hukum internasional
 bersumber dari padanya dan menjadi asas. Beberapa sumber valid yang dapat dijadikan
sandaran hukum internasional adalah sebagai berikut:
a. Adat istiadat/kebiasaan Internasional
(al-'urf al-dauli/International Custom)
Asas kebiasaan merupakan suatu sumber hukum internasional yang tersepakati
keabsahannya dalam mendasari peraturan-peraturan antar negara. Para pakar hukum
internasional bersepakat bahwa perilaku kebiasaan internasional mempunyai dua elemen.
Pertama, adalah elemen psikologikal (al-'unshur al-ma'nawi) yaitu, tercapainya suatu
 pengakuan dunia internasional akan legalitas suatu aksi kebiasaan tertentu dan
tumbuhnya komitmen untuk menghormatinya. Kedua, adalah elemen materil (al-'unshur 
al-maadi), elemen kedua ini akan terpenuhi dalam suatu perilaku tertentu bila di
dalamnya terdapat dan terpenuhinya beberapa sub elemen sebagai berikut:
1. Kecukupan Temporalistis
(Fatroh Zamaniah Mu'ayyanah/Duration of Practice)
2.
Generalitis
('Umumiyah al-Suluk/ Extend of Practice)
3. Keterpaduan
(Ittisaqi/Uniform)
b. Perjanjian Internasional
(Mu'ahadat/Treaties)
Perjanjian internasional adalah suatu kesepakatan yang tunduk di bawah peraturan hukum
internasional, baik berupa kesepakatan umum ataupun khusus yang melibatkan dua
 Negara atau lebih. Sebuah perkembangan penting dalam hukum internasional modern
adalah konsep "persetujuan/perjanjian". Sebelum Perang Dunia II, negara tidak akan
dipertimbangkan untuk terikat dengan aturan tertentu, kecuali setelah adanya persetujuan
resmi atau sudah menjadi hal yang lazim untuk mematuhinya.
Perjanjian modern ditafsirkan sesuai dengan Konvensi Wina tahun 1969 tentang Hukum
Perjanjian. Konvensi ini sangat diterima secara luas, bahkan bangsa yang tidak 
 berpihakpun mengikuti konvensi ini. Dalam konvensi ini, aturan yang paling penting dan
masuk akal adalah bahwa suatu perjanjian harus ditafsirkan sesuai dengan makna polos
 bahasanya, dengan konteks tujuan dan dengan itikad yg baik. Hal ini untuk mencegah
terjadinya pertikaian dan pertengkaran seputar penafsiran perjanjian atau dalam istilahnya
nit-picking.
Dalam dunia modern, perjanjian internasional merupakan sumber hukum yang lebih
 penting dari yang lainnya. Bahkan negara yang paling kuat bergantung padanya dan
 berusaha untuk memenuhinya. Dan apabila mengabaikannya maka kerugian adalah
konsikuensinya.
c. Prinsip Hukum Umum
(Al Mabadi' al Ammah Lil Qonun/General Principles of 
 Laws)
Meskipun bukan merupakan sumber pokok hukum internasional sebagaimana dua
sumber yang telah disebutkan di atas, sumber yang ketiga ini juga diakui publik 
internasional sebagai salah satu sumber hukumnya. Walaupun devinisi tentang sumber 
hukum ini belum mencapai kata sepakat, setidaknya pengertian yang biasa dipakai dalam
mengartikan sumber hukum ini adalah prinsip-prinsp umum yang diakui legalitas dan
kekuatan hukumnya oleh semua bangsa-bangsa masyarakat internasional, sebagai
contohnya adalah tentang prinsip tanggungjawab atas tindakan yang merugikan pihak 
lain dan semacamnya.
d. Keputusan Hukum Internasional
(Ahkamu al-Qodlo al Dauli/ Judicial Decisions)
Sumber ke empat ini sebenarnya adalah sumber hukum internasioanal yang bersifat
cabang/sub
(al mashdar al ihtiyathi / subsidiang source),
sehingga meskipun keputusan
ini hakikatnya hanya berlaku bagi Negara-negara yang menjadi subyek penghakiman,
namun keputusan yang diambil atas Negara tersebut bisa dijadikan sebagai argumentasi
 pada suatu kasus yang sama pada Negara yang berbeda.
D. Hukum Internasional Islam
Pakar dan peneliti hukum internasional modern menjadikan buku Grotius sebagai dasar 
ilmu hukum internasional, padahal buku tersebut baru muncul pada abad ke-17 M atau
 pada tahun 1625. Sebaliknya, ulama Islam dengan bersumber pada Al-Quran dan Al-
Hadis telah menulis buku mengenai hukum internasional sekitar 1.000 tahun sebelumnya.
Yaitu, dimulai dengan penulisan Zaid bin Ali (wafat tahun 122 H). Diakui bahwa Imam
Abu Hanifah (wafat tahun 150 H) memberikan ceramah dengan judul Hukum
Internasional Islam, Beliau termasuk orang pertama yang menggunakan istilah syiar 
untuk hukum tersebut, hal ini dilanjutkan oleh sahabat dan muridnya, Muhammad bin
Hassan al-Shaibani (wafat tahun 189 H), dengan menulis dua buku
 Kitab al-Siyar al-
 Saghir dan Kitab al-Siyar al-Kabir.
Imam Malik (wafat tahun 189 H) juga
mengkhususkan beberapa bab mengenai hukum internasional dalam kitabnya
al-
 Muwattha.
Dalam konteks internasional, hubungan antara negara diatur oleh satu hukum
internasional yang definisinya adalah sekumpulan peraturan yang mengatur hubungan
antara negara serta menentukan hak dan kewajiban bagi setiap negara dalam keadaan
damai atau perang. Maka peraturan yang dijadikan sebagai hukum internasional
semestinya diawasi dan dipegang oleh suatu badan pelaksana (eksekutif) yang
mempunyai wewenang agar semua negara mematuhinya.
Konsep Hukum Internasional Islam adalah berdasarkan kepada nilai
(value),
 bukan
kepentingan
(interest)
seperti yang dipraktekkan oleh Barat sepanjang sejarah. Barat
menempatkan kekuatan sebagai fokus hubungan internasional. Hukum internasional,
menurut Barat adalah hukum negara kuat dalam memaksakan kehendaknya. Kita lihat
saja apa yang terjadi di Palestina, Afghanistan, Irak, Sudan, dan Iran. Semua keputusan
yang tidak memihak kepentingan Barat pasti ditolak dan semua keputusan yang memihak 
kepada kepentingan mereka akan didukung walaupun diperlukan satu adegan diplomatik 
dalam prosesnya.
Islam secara umum, Dr. M. Abu Zahrah mengemukakan sepuluh prinsip dasar tentang
kelangsungan hubungan internasional dalam teori dan praktek kaum Muslimin, Yaitu :
1. Islam menempatkan kehormatan dan martabat manusia sebagai makhluk terhormat. Ia
sebagai khalifah di muka bumi.
2. Manusia sebagai umat yang satu dan disatukan, bukan saja oleh proses teori evolusi
historis dari satu keturunan Nabi Adam as, melainkan juga oleh sifat kemudian yang
universal.
3. Prinsip kerjasama kemanusiaan
(ta’awun insani)
dengan menjunjung tinggi kebenaran
dan keadilan.
4. Prinsip toleransi
(tharsomah)
dan tidak merendahkan pihak lain.
5. Adanya kemerdekaan
(hurriyah/istiqlal).
Kemerdekaan menjadi sangat penting sebab
merupakan akar pertumbuhan dan kesempurnaan manusia.
6. Akhlak yang mulia dan keadilan.
7. Perlakuan yang sama dan anti diskriminasi.
8. Pemenuhan atas janji.
9. Islam menyeru kepada perdamaian, karena itu harus mematuhi kesepakatan merupakan
kewajiban hukum dan agama.
10. Prinsip kasih sayang dan mencegah kerusakan.
Ajaran Islam adalah ajaran Ilahi yang adil karena dibuat oleh Sang Maha Pencipta.
Ajaran Islam bukan untuk kelompok tertentu tetapi untuk semua kelompok (rahmatan lil
‘alamin). Rasulullah melaksanakan hukum internasional dengan seadil-adilnya dan
menyuruh umatnya untuk mengikuti jejak Baginda. Beliau membuat pedoman hubungan
antara negara Islam dan non-Islam dalam perang dan damai (-seperti yang telah kita
 jelaskan sebelumnya-). Ketika perang tidak boleh membunuh wanita, orang tua, anak-
anak, binatang, membakar tanaman, dan merusak lingkungan. Adab dalam perang wajib
dipatuhi oleh semua pejuang Islam, jika tidak maka dia termasuk musuh Nabi.
Pada masa damai, perjanjian dengan negara non-Islam harus dipatuhi dan dijunjung
tinggi dengan menjaga dan melaksanakan semua aturan main. Abu Rafi adalah duta
orang Quraisy dalam suatu perjanjian dengan Nabi. Tetapi setelah menandatangani
 perjanjian, dia ingin memeluk Islam, Nabi pun melarangnya dan memberi saran apabila
dia ingin masuk Islam, dia mesti menyelesaikan tugasnya terlebih dahulu dan kembali ke
Makkah, setelah itu baru kembali lagi ke Madinah sebagai orang biasa bukan utusan
Quraisy. Wahshy, budak yang membunuh paman Rasulullah, yaitu Hamzah dalam
Perang Uhud, adalah tempat Rasulullah pernah bersumpah untuk membalas dendam, tapi
kemudian diurungkan niatnya tersebut kerena turun sebuah ayat Alquran mengenainya.
Dan ketika Wahsyi diangkat menjadi utusan Habsyah, Beliau menghormatinya sebagai
utusan. Nabi juga mengangkat Amr ibn Umaysh al-Damiri, seorang non-Islam sebagai
duta Rasulullah di negara Habsyah. Nabi tidak membunuh utusan Musailamah al-Kazzab
yang sudah jelas murtad karena dia dalam kapasitasnya sebagai utusan diplomatik.
Semua contoh ini membuktikan betapa mulianya Nabi dan ajaran Islam dalam kaitannya
dengan hukum internasional.
Penyebaran dan kemuliaan ilmu Islam sampai ke Eropa melalui keagungan pemerintahan
Islam di Andalus. Penyebaran Islam ke Eropa mempengaruhi perkembangan hukum
internasional. Kenyataan ini terbukti dengan fakta sejarah, ketika raja Eropa berduyun-
duyun mempelajari ilmu pengetahuan dari orang Islam, diantara mereka adalah Roger I
(Raja Sisilia), Raja Alphonse (Raja Castila), dan Raja Philip (Raja Inggris). Raja
Federick II, yaitu Raja Jerman yang memanfaatkan ilmu Islam, sehingga mereka berhasil
menerapkannya ke dalam kehidupan rakyatnya. Raja Frederick II, orang yang pertama
memperkenalkan pemerintah yang dilembagakan di Eropa, contohnya, mendirikan
sebuah universitas di Napoli pada tahun 1224, mengikuti bentuk dan susunan universitas
di Cordova.
Dalam salah satu surat kabar Indonesia Republika tanggal 27 Juni 2009, memberitakan
 bahwa ajaran Islam diakui telah memberi pengaruh dan memperkaya hukum-hukum
 pengungsi internasional modern. Sebuah studi yang dilakukan Perserikatan Bangsa-
Bangsa (PBB) menyebutkan bahwa pengaruh dan sumbangan Islam bagi hukum
internasional tentang pengungsi lebih besar dibandingkan sumber-sumber lainnya.
Pimpinan Komisi Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR), Antonio Guterres, dalam kata
sambutan hasil studi yang dilakukan organisasi internasional itu mengatakan; ''Komunitas
internasional harus menghargai dan mengakui kontribusi ajaran Islam yang mengajarkan
kebaikan dan keramahtamahan bagi hukum modern,''
Kontribusi lain yang lebih praktis, yaitu tumbuhnya negara-negara muslim sekitar 
 pertengahan abad ke-20-an, terutama sejak dideklarasikannya sepuluh Dasasila Bandung,
hasil Konferensi Asia-Afrika di Bandung tahun 1955. Banyak negara di belahan benua
Asia dan Afrika yang pada akhirnya melepaskan diri dari penjajahan dan merdeka.
Seperti halnya Negara Kesatuan Republik Indonesia yg memproklamasikan
kemerdekaanya pada tanggal 17 Agustus 1945, dan negara Mesir beserta Negara-negara
Arab lainnya menjadi negara pertama yang mengakui kemerdekaan Republik Indonesia
setelah dijajah oleh Belanda. Dengan demikian, lengkaplah syarat-syarat sebuah negara
 berdaulat bagi Republik Indonesia. Dua puluh tahun kemudian, yaitu sekitar tahun 1973,
negara-negara Islam sepakat untuk mendirikan Organisasi dunia yang dinamakan
Organisasi Konferensi Islam Internasional atau OKI. Soekarno dan Gamal Abdul Natsir 
(Presiden Mesir) telah memainkan peranan penting dalam pembentukan OKI tersebut.
Kesimpulan
Dari pembahasan-pembahasan diatas dapat kita simpulkan bahwa, hukum internasional
adalah suatu kaidah atau prinsip-prinsip hukum yang mengatur hubungan internasional
antara para subyek hukum internasional. Hukum internasional telah muncul sejak 
 berabad-abad lamanya, namun bukan berarti kajian Hukum internasional berumur tua dan
 bersifat absolut. Hal ini disebabkan karena hukum internasional telah, sedang dan akan
terus mengalami sentuhan perubahan selaras dengan pergeseran iklim politik, sosial dan
 budaya yang melanda dunia internasional.
Para pakar hukum internasional sepakat bahwa sejarah merupakan salah satu metode bagi
 pembuktian akan eksistensi dari suatu norma hukum. Hal ini dapat dibuktikan antara lain
melalui salah satu sumber hukum internasional, yaitu kebiasaan / adat istiadat
(custom/al-‘urf). Sejarah Hukum Internasional dalam perkembangannya mengalami
 beberapa periode evolusi, yaitu; periode kuno, klasik dan modern.
Hukum internasional modern tidak murni sebagai hukum yang secara eksklusif adalah
warisan Eropa, akan tetapi ada pengaruh-pengaruh yang indispensable dari peradaban-
 peradaban lain, yang diantaranya adalah peradaban Islam. Ajaran islam yang bersumber 
dari Al-Qur’an dan Al-Hadis telah menjadi pedoman penting munculnya kaidah dan
 prinsip dasar tentang kelangsungan hubungan internasional dalam teori dan praktek kaum
Muslimin. Wallahu A'lam......
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN INTENNASIONAL
 
1. Jelaskan penngertian hukum internasional!
• Hukum internasional adalah bagian hukum yang mengatur aktivitas entitas
 berskala internasional
• Hukum internasional adalah sekumpulan asaa, kebiasaan internasional dan aturan
yang bersifat umum yang di hormati dan dipetuhi serta adanya kewajiban yang
mengukat terhadap negara-negara di dunia dan lembaga atau organisasi
internasional di dalam hubungan mereka dengan yang lain dalam pergaulan
masyarakat internasional.
2. Bandingkan pengertian hukum internasional menurut J.G.Starke dengan Mochtar 
Kusumaatmadja
• Menurut J.G.Starke “hukum internasional mencakup 2 hal, yaitu kaidah hukum
yang berkaitan dengan fungsi lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi
internasional, hubungan mereka satu sama lain. Dan hubungan mereka dengan
negara-nbegara dan individu-individu dan kaidah hukum tertentu yang berkaitan
dengan individu dan badan-badan lain negara, sejauh hak-hak dan kewajiban
individu dan badan tersebut penting bagu masyarakat intenasional.”
• Menurut Mochtar Kusumaatmadja “hukum internasional adalah keseluruhan kaidah
dan asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas
negara, antar negara dan negara, negara dan subjek hukum lain bukan negara,
atau subjek hukum bukan negara satu sama lain”.
3. Jelaskan Perbedaan antara hukum publik internasional dan hukum perdata
internasional
• Hukum publik internasional adalah hukum internasional yang mengatur hubungan
antara satu negara dengan negara lainnya dalam hubungan internasional.
• Hukum perdata internasional adalah hukum internasional yang mengatur hubungan
hukum antar warga negara dari negara lain.
4. Menurut konsiderans resolusi majelis umum PBB No.2625 tahun 1970 ada 7 asas
utama dalam praktek hukum internasional. Sebutkan dan jelaskan!
a. Setiap negara tidak melakukan tindakan berupa ancaman agresi terhadap
keutuhan wilayah dan kemerdekaan negara lain.
• Asas ini menekankan bahwa dalam hubungan internasional, setiap negara
mempunyai kewajiban untuk tidak memberikan ancaman dengan kekuatan militet
terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik suatu bangsa, dan
tidak melakukan hal-hal lain yang tidak sesuai dengan tujuan PBB. odan
agresi terhadap negara lain.
 b. Setiap negara harus menyelesaikan masalah-masalah internasional dengan cara
damai
• Setiap negara diharapkan menyelesaikan masalah-masalah internasionalnya
dengan negara/ pihak lain dengan cara damai. Cara menyelesaikan masalah
iinternasional dapat dilakukan dengan negosiasi, mediasi, penyelidikan,
konsilasi, orbutrasi, dan penyelesaian yudisial.
c. Tidak melakukan intervensi terhadap urusan dalam negeri negara lain
• Berdasarkan asas itu, tidak ada negar/ kelompok yang berhak menintervensi
negara lain mengenai urusan dalam dan luar negeri sebuah negara (baik 
intervensi secara langsung maupun tidak langsing) dengan alasan apapun.
Apabila suatu negara melakukan untervensi maka hal itu merupakan kejahatan
dalam hukum internasional.
d. Negara-negara berkewajiban untuk menjalin kerjasama dengan negara lain
 berdasar pada piagam PBB.
• Negara berkewajiban untuk bekerjasama satu sama lain. Untuk negara harus
 bekerjasama dalam mewujudkan perdamaian dan keamanan internasional. Negara
harus bekerjasama dalam mewujudkan hak asasi dan kebebasan manusia. Negara
harus bekerjasama dalam bidang ekonomi, sosial, kultural, dan perdagangan.
 Negara-negara anggota PBB mempunyai kewajiban untuk mengambil bagian dan
tindakan untuk bekerjasama dalam organisasi PBB.
e. Asas persamaan hak dan penentuan nasib sendiri
• Setiap negara mempunyai hak untuk secara babas menetukan nasibnya tanpa ada
campur tangan dari pihak lain.
f. Asas persamaan kedaulatan dari negara
• Setiap negara mampunyai hak, kewajiban dan kedudukan yang sama dalam
komunitas inernasional. Persamaan kedaulatan meliputi aspek berikut :
1) Setiap negara mempunyai persamaan yudisial
2) Setiap negara mempunyai hak penuh terhadap kedaukatan
3) Harus menghormati kepribadian negara lain
4) Kemerdekaan politik negara lain tidak dapat diganggu gugat
5) Mempunyai kebebasan untuk memilih
g. Setiap negara harus dapat dipercaya dalam memenuhi kewajiban
• Asas ini menegaskan bahwa setiap negara harus dapat dipercaya dalam memenuhi
kewajiban sesuai dengan piagam PBB.
5. Jelaskan apa yang dimaksud subjek hukum internasional
• Subjek hukum internasional adalah pihak-pihak pembawa hak dan kewajiban hukum
dalam pergaulan internasional.
6. Menurut Starke ada 6 subjek hukum internasional. Sebutkan dan jelaskan!
a. Negara
Sejak lahirnya hukum internasional, negara sudah diakui sebagai subjek hukum
internasional. Hinggan sekarang masih ada anggapan bahwa hukum internasional
 pada hakikatnya adalah hukum antar negara.
 b. Tahta suci
Tahta suci merupak suatu subjek hukum dalam arti ang penuh. Karena itu
mempunyai kedudukan yang sejajar dengan negara.
c. Palamg Merah Internasional
Palang Merah Internasional berjedudukan di Jenewa. Kedudukan PMI sebagai
subjek hukum internasional lahir karena sejarah masa lalu walaupun dengan
ruang lingkup yang terbatas.
d. Organisasi Internasional
Kedudukannya sebagai subjek hukum internasional sudah tidak duragukan lagi.
e. Orang perseorangan (individu)
Individudapat dianggap sebagai subjek hukum internasional meskipun dalam
artian terbatas.
f. Pemberontak dan pihak yang bersengketa
Beberapa keadaan tertentu pemberontak dapat memperoleh kedudukan dan hak 
sebagai pihak yang bersengketa. Pengakuan terhadap gerakan pembebasan sebagai
subjek hukum internasional dianut oleh negara-negara dinua ketiga.
7. Istilah sumber hukum internasional memiliki makna formil dan material. Jelaskan
kedua makna tersebut!
• Sumber hukum dalam arti formil adalah dari mana kita mendapatkan atau
menemukan ketentuan –ketentuan hukum internasional
• Dalam arti material adalah sumber hukum yang membahas dasar berlakunya hukum
suatu negara.
8. Terkait sumberhukum formal ada 4 sumber hukum internasional yang digunakan oleh
MJ dalam mengadili perkara yang digunakan kepadanya. Sebutkan dan Jelaskan!
a. Perjanjian internasional
Perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antar anggota
masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk mewujudakan akibat hukum
tertentu. Perjanjian itu bisa disebut perjanjian internasional bila
 perjanjian itu diadakan oleh subjek hukum internasional yang menjadi anggota
masyarakat internasional.
 b. kebiasaan internasional
kebiasaan internasional merupakan kebiasaan umum yang diterima sebagai
hukum. Agar kebiasaan internasional bisa menjadi sumber hukum internasional
ada 2 unsur yang harus dipenuhi, yaitu unsur material dan psikologis. Unsur 
material menunjuk kepada adanya kebiasaan yang bersifar umum, unsur 
 psikologis menunjuk pada kenyataan diterimanya kebiasaan internasional
sebagai hukum.
c. prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab
 prinsip hukum umum adalah asas yang mendasari sistem hukum modern. Menurut
 pasal 28 ayat 1 deklarasi prinsip-prinsip hukum internasional, asas hukum
merupakan suatu sumber hukum utama yang berdiri sendiri di samping sarjana
terkemuka.
d. keputusan pengadilan dan pendapat sarjana terkemuka
keputusan pengadilan dan pendapat para sarjana terkemuka merupakan sumber 
hukum subsider atau sumber hukum tambahan.
9. Starke membagi sumber hukum internasional menjadi 2 bagian, yaitu sumber hukum
utama (primer) dan sumber hukum tambahan (subsider) . sebutkan yang manakah
sumber utama dan tambahan!
a. Sumber hukum utama (primer)
• Perjanjian internasional
Perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antar anggota
masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk mewujudakan akibat hukum
tertentu. Perjanjian itu bisa disebut perjanjian internasional bila
 perjanjian itu diadakan oleh subjek hukum internasional yang menjadi
anggota masyarakat internasional.
• Kebiasaan internasional
kebiasaan internasional merupakan kebiasaan umum yang diterima sebagai
hukum. Agar kebiasaan internasional bisa menjadi sumber hukum internasional
ada 2 unsur yang harus dipenuhi, yaitu unsur material dan psikologis. Unsur 
material menunjuk kepada adanya kebiasaan yang bersifar umum, unsur 
 psikologis menunjuk pada kenyataan diterimanya kebiasaan internasional
sebagai hukum.
• Prinsip hukum umum yang diakui bangsa-bangsa beradab.
 prinsip hukum umum adalah asas yang mendasari sistem hukum modern. Menurut
 pasal 28 ayat 1 deklarasi prinsip-prinsip hukum internasional, asas hukum
merupakan suatu sumber hukum utama yang berdiri sendiri di samping sarjana
terkemuka.
 b. Sumber hukum tambahan (subsider)
• Keputusan pengadilan dan pendapat para saarjana terkemuka dari berbagai
negara
10. Kapankah MI dibentuk dan berkedudukan di mana?
• Pada tahun 1945 di Den Haag Belanda berdasarkan piagam PBB.
11. Sebutkan jumlah hakim MI masa jabatannya dan cara pemilihannya.
• Jumlah hakim MI, terdiri dari 15 hakimdua diantaranya merangkap ketua dan
wakil ketua. MI juga memungkinkan dibentuknya hakim ad hoc.
• Masa jabatannya 7 tahun
• Cara pemilihan, Hakim MI direkrut dari warga negara naggota yang dinilai
cakap dalam bidang hukum internasional.
12. Jelaskan fungsi MI
• Fungsi Mahkamah Internasional adalah untuk menyelesaikan kasus-kasus
 persengketaan yang subjeknya adalah negara.
13. Dalam menyelesaikan sengketa internasional MI hanya menyelesaikan kasus
sengketa yang subjeknya berupa negara. Negara manakah yang dimaksud (ada 3
negara). Sebutkan!
a. Negara Anggota PBB
Menurut pasal 35 ayat 1 statuta MI dan pasal 93 ayat 1 piagam PBB, negara
anggota PBB otomatis mempunyai hak untuk beracara di MI. Saat ini kurang
lebih ada 189 negara anggota PBB.
 b. Negara Bukan Anggota PBB yang menjadi anggota statuta MI.
 Negara Bukan Anggota PBB yang menjadi anggota statuta MI dapat beraccara di
MI. Asalkan memenuhi persyaratan yang diberikan oleh dewan keamanan PBB atas
dasar pertimbangan majelis umum PBB
c. Negara Bukan Anggota Statuta Mi
 Negara yang masuk dalam kategori ini diharuskan mambuat deklarasi bahwa
tunduk pada semua ketentuan mahkamah internasional dan piagam PBB (pasal 94)
14. Apa yang dimaksud yurisdiksi MI
• Yurisdiksi MI adalah kewenangan yang dimiliki oleh MI yang bersumber pada
hukum internasional untuk menentukan dan menegakkan sebuah aturan hukum.
15. Ada beberapa kemungkinan cara penerimaan MI dalam menyelesaikan sengketa para
 pihak yang beracara di MI. Sebutkan dan jelaskan!
a. Perjanjian khusus
Para pihak yang bersengketa menyerahkan perjanjian khusus berisi subjek 
sengeta dan pihak yang bersengketa
 b. Penundukan diri pada perjanjian internasional
Para pihak telah menundukkan diri pada yurisdiksi MI sebagaimana terdapat
dalam isi perjanjian internasional di antara mereka. Kini setidaknya ada
300-an perja jian internasional yang menerima yurisdiksi MI mana kala
terjadi sengketa diantara peserta perjanjian.
c. Pernyataan penundukan diri negara peserta statuta MI
 Negara yang menjadi anggota statuta MI yang akan beracara di MI menyatakan
tunduk pada MI. Di sini mereka tidak perlu membuat perjanjian khusus
terlebih dahulu.
d. Keputusan mahkamah internasional mengenai yurisdiksinya
Jika ada sengketa mengenai yurisdiksi Mi, maka sengketa dapat diselesaikan
dengan keputusan MI sendiri. Para pihak dapat mengajukan keberatan awal
terhadap yurisdiksi MI.
e. Penafsiran putusan
Yang mengharuskan MI untuk memberikan penafsiran jika diminta salah satu
ataupun kedua belah pihak yang beracara, yang sidasarkan pada pasal 60
statuta MI. Permintaan penafsiran dapat dilakukan dalam bentuk perjanjian
khusus antara pihak yang bersengketa/permintaan salah satu pihak yang
 bersengketa.
f. Perbaikan putusan
Penundukan diri pada yurisdiksi MI dilakukan melalui pengajuan permintaan.
Syarat pegajuan permintaan tersebut adalah adanya fakta baru yang belum
diketahui MI ketika putusan tersebut dibuat.
16. Apa yang dimaksud ICC dan apa tujuannya?
• ICC merupakan mahkamah pidana internasional yang berdiri permanen berdasarkan
traktat multilateral. ICC bertujuan untuk mewujudkan supermasi hukum
internasional dan memastikan bahwa pelaku kejahatan berat internasional
dipidana.
17. Sebutkan jumlah hakim ICC, masa jabatan dan proses pemilihan hakimnya?
• ICC terdiri dari 18 orang hakim
• Masa jabatannya 9 tahun tanpa dipilih kembali
• Para hakim dipilih berdasarkan 2/3 (dua per tiga) suara majelis negara pihak 
yang terdiri atas negara-negara yang telah meratifikasi statuta MI pasal 36
ayat 6 dan 9
18. Jelaskan bagaimana yurisdiksi yang dimiliki oleh MPI/ICC?
• Yurisdiksi atau kewenangan yang dimiliki oleh MPI untuk menegakkan aturan
hukum internasional memutus perkata terbatas terhadap pelaku kejahatn berat
oleh warga negara dari negara yang telah meratifikasi statuta mahkamah
internasional.
Lihat lebih banyak...

Komentar

Hak Cipta © 2017 DOKUMENSAYA.COM Inc.