Raperda Tentang Perangkat Desa

February 19, 2017 | Penulis: wahyu | Kategori: N/A
Share Embed


Deskripsi Singkat

Download Raperda Tentang Perangkat Desa...

Deskripsi

1
BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR TAHUN 2015
 TENTANG
PERANGKAT DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI GROBOGAN,
Menimbang : a.
 
bahwa untuk mewujudkan perangkat desa yang lebih
profesional dalam mendukung terwujudnya tata kelola
pemerintahan desa yang baik maka perlu mengatur kembali
mengenai manajemen Perangkat Desa;
b.
 
bahwa untuk menjabarkan lebih lanjut ketentuan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu
mengatur Perangkat Desa;
c.
 
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut
huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Perangkat Desa;
Mengingat : 1.
 
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2.
 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah;
3.
 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);
4.
 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);
5.
 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
 Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indoneisa Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor
5679);
6.
 
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
 Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
dan
BUPATI GROBOGAN
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERANGKAT DESA.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.
 
Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2.
 
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Grobogan.
3.
 
Bupati adalah Bupati Grobogan.
4.
 
Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan
pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam
pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan
kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani
sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan
tugas umum pemerintahan di daerah.
5.
 
Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat
setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal
usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
6.
 
Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
7.
 
Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat
Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8.
 
Kepala Desa adalah Kepala Desa di wilayah Kabupaten
Grobogan.
9.
 
Perangkat Desa adalah Perangkat yang membantu Kepala
Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya,
terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Dusun
dan Pelaksana Teknis yang berada di Daerah.
10.
 
Penjabat Perangkat Desa adalah seorang pejabat yang
diangkat oleh Kepala Desa untuk melaksanakan tugas,
hak dan wewenang serta kewajiban Perangkat Desa dalam
kurun waktu tertentu;
11.
 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya
disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan
Pemerintahan Desa.
3
BAB II
 JENIS, TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB
PERANGKAT DESA
Pasal 2
(1)
 
Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu
Kepala Desa.
(2)
 
Perangkat Desa terdiri atas:
a.
 
sekretariat Desa;
b.
 
pelaksana kewilayahan; dan
c.
 
pelaksana teknis.
Pasal 3
(1)
 
Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan
tugas dan wewenangnya.
(2)
 
Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab
kepada Kepala Desa.
BAB III
PEGANGKATAN PERANGKAT DESA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 4
(1)
 
Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa setelah
dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati.
(2)
 
Pengangkatan Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan
Kepala Desa melalui mekanisme ujian penyaringan.
Bagian Kedua
Mekanisme Penyaringan
Paragraf 1
Persiapan
Pasal 5
(1)
 
Kepala Desa mengajukan permohonan ijin pengisian
perangkat desa kepada Bupati melalui Camat.
(2)
 
Kepala Desa membentuk Panitia Penyaringan Perangkat
Desa setelah mendapat persetujuan tertulis tentang
pengisian kekosongan Perangkat Desa dari Bupati.
Pasal 6
Untuk kelancaran pelaksanaan Penyaringan Perangkat Desa,
Bupati membentuk Panitia Pengawas tingkat Kabupaten dan
Kecamatan.
Paragraf 2
Persyaratan Calon Perangkat Desa
Pasal 7
(1)
 
Perangkat Desa diangkat dari warga desa yang memenuhi
persyaratan :
4
a.
 
bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b.
 
setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara Republik
Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan
Republik Indonesia, serta Pemerintah;
c.
 
berpendidikan paling rendah Sekolah Menegah Umum
atau sederajat;
d.
 
berusia 20 (dua puluh tahun) tahun sampai dengan 42
(empat puluh dua) tahun pada saat pendaftaran;
e.
 
terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal
di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum
pendaftaran;
f.
 
berbadan sehat; dan
g.
 
berkelakuan baik;
(2)
 
Khusus untuk calon perangkat desa yang berasal dari
pegawai desa yang diangkat sebelum tahun 2005 selain
harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) juga harus melengkapi persyaratan sebagai berikut :
a.
 
salinan Keputusan Pengangkatan yang bersangkutan;
b.
 
surat pernyataan melaksanakan tugas sebagai pegawai
desa sampai dengan pada saat pendaftaran secara tidak
terputus-putus, yang diketahui oleh Kepala Desa; dan
c.
 
surat keterangan masa pengabdian yang dikeluarkan
oleh Kepala Desa.
Paragraf 3
Ujian Penyaringan
Pasal 8
(1)
 
Ujian penyaringan dilaksanakan di Kantor Desa atau
ditempat lain yang ditentukan oleh Panitia.
(2)
 
Materi Ujian Penyaringan disusun dengan standart tamatan
Sekolah Menegah Umum atau sederajat dan dibuat dalam
sistem pilihan berganda yang meliputi :
a.
 
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
b.
 
Bahasa Indonesia;
c.
 
Pengetahuan tentang Pemerintahan Daerah dan
Pemerintahan Desa; dan
d.
 
Pengetahuan umum.
(3)
 
Calon Perangkat Desa yang berasal dari pegawai desa yang
memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(2) mendapatkan tambahan nilai 2 (dua) poin untuk setiap 1
(satu) tahun masa pengabdian.
Pasal 9
(1)
 
Ujian penyaringan, dan pengumuman hasil ujian
dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) hari.
(2)
 
Calon yang memperoleh nilai lulus ditetapkan oleh Panitia
dalam daftar calon lulus dilengkapi Berita Acara ujian
penyaringan, dan disampaikan kepada Kepala Desa untuk
diangkat sebagai Perangkat desa.
(3)
 
Kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat mengenai
pengangkatan perangkat Desa.
(4)
 
Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat
mengenai calon perangkat Desa yang telah dikonsultasikan
oleh kepala Desa.
5
(5)
 
Rekomendasi tertulis camat dijadikan dasar oleh kepala
Desa dalam pengangkatan perangkat Desa dengan
keputusan kepala Desa.
(6)
 
Kepala Desa menetapkan Keputusan tentang Pengangkatan
Perangkat desa paling lambat 7 (tujuh) hari setelah
mendapatkan rekomendasi tertulis dari Camat.
Paragraf 4
Pelantikan
Pasal 10
(1)
 
Pelantikan Perangkat Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa
paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak
ditetapkannya keputusan tentang Pengangkatan Perangkat
Desa.
(2)
 
Sebelum memangku jabatannya, Perangkat Desa
mengucapkan sumpah/janji.
(3)
 
Susunan kata-kata sumpah/janji sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), adalah sebagai berikut :
“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah / berjanji, bahwa
saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat
Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan
seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam
mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai
Dasar Negara; bahwa saya akan menegakkan kehidupan
demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi Negara serta
segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi
Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".
Pasal 11
Perangkat Desa yang telah dilantik harus bertempat tinggal di
wilayah desa atau dusun yang bersangkutan bagi kepala dusun.
Paragraf 5
Batas Usia Pensiun
Pasal 12
Perangkat Desa berakhir pada batas usia 60 (enam puluh)
tahun.
BAB IV
LARANGAN PERANGKAT DESA
Pasal 13
(1)
 
Perangkat Desa dilarang :
a.
 
merugikan kepentingan umum;
b.
 
membuat keputusan yang menguntungkan diri
sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau
golongan tertentu;
c.
 
menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau
kewajibannya;
d.
 
melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga
dan/atau golongan masyarakat tertentu;
e.
 
melakukan tindakan meresahkan sekelompok
masyarakat Desa;
6
f.
 
melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima
uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang
dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang
akan dilakukannya;
g.
 
menjadi pengurus partai politik;
h.
 
menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi
terlarang;
i.
 
merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota
Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan
Perwakilan
 
Rakyat Republik Indonesia, Dewan
Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain
 yang ditentukan dalam peraturan perundangan-
undangan;
 j.
 
ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan
umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
k.
 
melanggar sumpah/janji jabatan; dan
l.
 
meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari
kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak
dapat dipertanggungjawabkan.
(2)
 
Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa
teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
(3)
 
Dalam hal sanksi administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan, dilakukan
tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan
dengan pemberhentian.
BAB V
PENGHASILAN DAN PENGHARGAAN PERANGKAT DESA
Pasal 14
(1)
 
Perangkat Desa berhak menerima penghasilan tetap setiap
bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah,
serta mendapat jaminan kesehatan.
(2)
 
Penghasilan tetap Perangkat Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dianggarkan dalam APBDesa bersumber dari
Alokasi Dana Desa.
(3)
 
 Tunjangan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) bersumber dari Alokasi Dana Desa atau Pendapatan Asli
Desa dianggarkan dalam APBDesa serta dapat menerima
tunjangan yang bersumber di luar APBDesa berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(4)
 
Perangkat Desa dapat memperoleh penerimaan lainnya yang
sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersumber
dari APBDesa dan berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 15
Perangkat Desa yang diberhentikan sementara dari jabatannya
hanya berhak menerima penghasilan tetap setiap bulan dan
 jaminan kesehatan.
Pasal 16
Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat dari
 jabatannya diberikan penghargaan sesuai dengan kewenangan
desa berdasarkan hak asal-usul.
7
BAB VI
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
Bagian Kesatu
Pemberhentian Sementara Perangkat Desa
Pasal 17
(1)
 
Perangkat Desa diberhentikan sementara karena :
a.
 
melanggar larangan Perangkat Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3); atau
b.
 
melakukan perbuatan yang bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku atau
norma-norma yang hidup dan berkembang dalam
kehidupan masyarakat di Desa yang bersangkutan
sehingga merugikan Negara, Daerah, Desa dan
masyarakat.
(2)
 
Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa
setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan
pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan
register perkara di pengadilan.
(3)
 
Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa
setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana
korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap
keamanan negara
Pasal 18
(1)
 
Pemberhentian sementara ditetapkan oleh Kepala Desa.
(2)
 
Dalam hal Perangkat Desa diberhentikan sementara, Kepala
Desa mengangkat Penjabat Perangkat.
Pasal 19
(1)
 
Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 18 ayat (1) dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga)
bulan.
(2)
 
Apabila selama jangka waktu pemberhentian sementara
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang bersangkutan
menunjukkan perbaikan, maka Perangkat Desa tersebut
dapat dikukuhkan kembali.
(3)
 
Perangkat Desa yang telah diberhentikan sementara
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) namun tidak
menunjukkan perbaikan akan diperpanjang jangka waktu
pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan.
Pasal 20
(1)
 
Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3) dengan jangka waktu sampai
dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan
hukum tetap.
(2)
 
Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3) setelah
melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah
berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari
sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh
8
Perangkat Desa, Kepala Desa merehabilitasi dan
mengaktifkan kembali Perangkat Desa yang bersangkutan.
(3)
 
Apabila Perangkat Desa yang diberhentikan sementara
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir masa
 jabatannya, Kepala Desa harus merehabilitasi nama baik
Perangkat Desa yang bersangkutan.
Bagian Kedua
Pemberhentian Perangkat Desa
Pasal 21
Pemberhentian Perangkar Desa terdiri atas 2 (dua) kategori,
 yaitu :
a.
 
pemberhentian dengan hormat; dan
b.
 
pemberhentian tidak dengan hormat.
Pasal 22
(1)
 
Perangkat Desa diberhentikan dengan hormat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21 huruf a karena:
a.
 
meninggal dunia;
b.
 
permintaan sendiri ;
c.
 
usia telah genap 60 (enam puluh) tahun; atau
d.
 
berhalangan tetap.
(2)
 
Perangkat Desa diberhentikan tidak dengan hormat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b karena:
a.
 
tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1);
b.
 
terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3)
berdasarkan putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
c.
 
tidak menunjukkan perbaikan setelah diberhentikan
sementara sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (3).
(3)
 
Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah
dikonsultasikan dengan Camat.
BAB VII
PEJABAT YANG MEWAKILI DALAM HAL
PERANGKAT DESA BERHALANGAN ATAU KOSONG
Pasal 23
(1)
 
Dalam hal Perangkat Desa berhalangan lebih dari 7 (tujuh)
hari dan/atau berhalangan tetap atau kosong, maka
ditunjuk seorang Penjabat Perangkat Desa dari perangkat
desa lainnya untuk menjalankan tugas dan kewajiban
Perangkat Desa tersebut sampai dengan adanya Perangkat
Desa yang definitif.
(2)
 
Penjabat Perangkat Desa mempunyai tugas dan kewenangan
sesuai dengan tugas dan wewenang Perangkat Desa definitif.
(3)
 
Penunjukan Penjabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
9
BAB VIII
PENGEMBANGAN KARIER PERANGKAT DESA
Pasal 24
(1)
 
Kepala Desa wajib mengembangkan karier perangkat desa.
(2)
 
Bentuk pengembangan karier perangkat desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a.
 
penempatan pada jabatan Sekretaris Desa; atau
b.
 
evaluasi penempatan dalam jabatan Kepala Seksi,
Kepala Urusan dan Kepala Dusun.
(3)
 
Pengembangan karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak boleh dilakukan oleh Kepala Desa dalam hal :
a.
 
sisa masa jabatan kurang dari 6 (enam) bulan; atau
b.
 
kurang dari 6 (enam) bulan setelah dilantik.
BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 25
(1)
 
Pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan, Sekretaris
Desa yang diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007
tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris
Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil, tetap menjalankan
tugasnya di desa masing-masing.
(2)
 
Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dipindahtugaskan ke Satuan Kerja Perangkat Daerah atas
permohonan sendiri atau diusulkan oleh Kepala Desa
setelah dikonsultasikan dengan Camat.
(3)
 
Keputusan pemindahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang berwenang.
Pasal 26
(1)
 
Pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan, Perangkat
Desa yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah
ini tetap melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan
tanggung jawab sebagai perangkat desa sampai berakhir
masa jabatannya.
(2)
 
Pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan, Perangkat
Desa yang ada karena tidak memperoleh formasi jabatan
dalam penataan organisasi tetap mendapatkan haknya
sebagaimana jabatan sebelumnya.
BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27
(1)
 
Ketentuan lebih lanjut mengenai Perangkat Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal
24 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
(2)
 
Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling sedikit mengatur tentang :
a.
 
ijin pengisian Perangkat Desa;
b.
 
susunan dan tugas panitia dan panitia pengawas;
c.
 
berkas persyaratan calon perangkat desa;
10
d.
 
mekanisme pelaksanaan ujian penyaringan;
e.
 
 jumlah soal, nilai dan nilai lulus;
f.
 
mekanisme konsultasi pengangkatan Perangkat desa;
g.
 
mekanisme pemberian rekomendasi tertulis oleh
Camat;
h.
 
mekanisme pemberian sanksi administratif;
i.
 
besaran penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan,
dan penerimaan lainnya yang sah, serta jaminan
kesehatan;
 j.
 
penjabat perangkat desa;
k.
 
pegawai desa; dan
l.
 
pengembangan karier perangkat desa.
Pasal 28
(1)
 
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan
Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 9 Tahun 2006 tentang
Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat
Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2006
Nomor 4 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
(2)
 
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Grobogan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pencalonan,
Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa tetap
berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan
Daerah ini.
Pasal 29
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan.
 
Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal
BUPATI GROBOGAN,
BAMBANG PUDJIONO
Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,
S U G I Y A N T O
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2015 NOMOR
 
11
PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR TAHUN 2015
 TENTANG
PERANGKAT DESA
I.
 
UMUM
Peraturan Daerah tentang Perangkat Desa dimaksudkan untuk mengatur
tentang Perangkat Desa pasca terbitnya undang-undang yang baru tentang desa
beserta aturan pelaksananya dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Peraturan
daerah ini sesuai dengan nomenklaturnya menggantikan Peraturan Daerah yang
lama yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 9 Tahun 2006 tentang
Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Grobogan Tahun 2006 Nomor 4 Seri E) yang masih mengacu pada
aturan yang lama dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah Bab Desa serta PP 72 Tahun 2005 tentang Desa. Dengan
penyusunan peraturan daerah yang baru ini diharapkan segala perubahan yang
ada pada aturan yang baru telah terakomodir didalam peraturan daerah ini
sehingga tidak terdapat ketentuan yang bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi.
Dalam peraturan daerah ini memuat materi mengenai jenis, tugas, wewenang
dan tanggungjawab perangkat desa, pengangkatan perangkat desa yang meliputi
mekanisme penyaringan, persyaratan calon perangkat desa dan ujian penyaringan
serta larangan perangkat desa, penghasilan dan penghargaan perangkat desa,
pemberhentian perangkat desa, pengembangan karier perangkat desa, dan batas
usia pensiun perangkat desa.
Perangkat Desa merupakan aparat pemerintah desa yang membantu Kepala
Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, terdiri dari Sekretaris Desa,
Kepala Urusan, Kepala Dusun dan Pelaksana Teknis. Perangkat Desa diangkat oleh
Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati, sehingga
dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat Desa bertanggung
 jawab kepada Kepala Desa.
II.
 
PASAL DEMI PASAL :
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas.
12
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Pada waktu pengucapan simpah/janji lazimnya dipakai kata-kata
tertentu sesuai dengan agama masing-masing, misalnya untuk
penganut agama Islam didahului dengan kata “ Demi Allah” dan untuk
penganut agama Kristen/Katolik diakhiri dengan kata-kata “ semoga
 Tuhan menolong saya”, untuk agama Budha “ Demi Hyang Adi Budha”,
untuk agama Hindu “ Om Atah Paramawisesa”.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Ayat (1)
 Jaminan Kesehatan diberikan kepada Perangkat Desa diintegrasikan
dengan jaminan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Yang dimaksud dengan penghargaan sesuai kewenangan berdasar
kewenangan hak asal usul dapat diberikan dalam bentuk pengelolaan tanah
bengkok.
Penghargaan dari pengelolaan tanah bengkok sebagai berikut :
Sekretaris Desa paling tinggi seluas 1 ( satu ) hektar untuk sawah tadah
hujan;
Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun diberikan penghargaan
pengelolaan tanah bengkok paling tinggi seluas 0,6 (nol koma enam) hektar
untuk sawah tadah hujan;
Perangkat desa yang tidak menduduki jabatan struktural Unsur Pelaksana
diberikan penghargaan pengelolaan tanah bengkok paling tinggi seluas 0,4
(nol koma empat) hektar untuk sawah tadah hujan.
Dalam hal tanah bengkok terdiri dari sawah pengairan tetap, sawah tadah
hujan, atau sawah tanah kering/tegal, maka penghargaan perangkat Desa
 yang diatur dengan perbandingan 2 : 3 : 4, untuk sawah pengairan tetap,
sawah tadah hujan, dan sawah tanah kering/tegalan.
Contoh :
a.
 
Pengharggan mantan Sekretaris Desa paling tinggi seluas 1 (Satu)
hektar untuk sawah tadah hujan
Sehingga untuk sawah pengairan tetap paling tinggi 0,67 (nol koma
enam tujuh) hektar dengan perhitungan :
2:3 X 1 Ha = 0,67 Ha
Sedangkan untuk sawah tanah kering/tegalan paling tinggi 1,33
(satu koma tiga tiga) hektar dengan perhitungan :
4:3 X 1 Ha = 1,33 Ha
13
b.
 
Pengharggan mantan Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala
Dusun paling tinggi seluas 0,6 (nol koma enam) hektar untuk
sawah tadah hujan
Sehingga untuk sawah pengairan tetap paling tinggi 0,4 (nol koma
empat) hektar dengan perhitungan :
2:3 X 0,6 Ha = 0,4 Ha
Sedangkan untuk sawah tanah kering/tegalan paling tinggi 0,8 (nol
koma delapan) hektar dengan perhitungan :
4:3 X 0,6 Ha = 0,8 Ha
c.
 
Pengharggan mantan Perangkat desa yang tidak menduduki
 jabatan struktural paling tinggi seluas 0,4 (nol koma empat) hektar
untuk sawah tadah hujan
Sehingga untuk sawah pengairan tetap paling tinggi 0,267 (nol
koma dua enam tujuh) hektar dengan perhitungan :
2:3 X 0,4 Ha = 0,267 Ha
Sedangkan untuk sawah tanah kering/tegalan paling tinggi 0,533
(nol koma lima tiga tiga) hektar dengan perhitungan :
4:3 X 0,4 Ha = 0,533 Ha
Penghargaan Perangkat Desa diperhitungkan dengan masa kerja yang
bersangkutan, yaitu setiap 1 (satu) tahun masa kerja diperhitungkan satu
tahun masa penghargaan dan paling lama 15 (lima belas) tahun masa
penghargaan.
Perangkat Desa atau mantan Perangkat desa meninggal dunia penghargaan
diterimakan kepada janda atau dudanya atau anak sah dan masih dalam
tanggungan
 
sampai dengan jangka waktu penghargaan.
Yang dimaksud hak penghargaan janda atau duda diberikan sepanjang tidak
pindah tempat dan tidak menikah lagi.
Dalam hal janda atau duda mantan perangkat desa penerima penghargaan
meninggal dunia dan masih terdapat sisa waktu penghargaan, maka hak
penghargaan diberikan anak sah yang masih dalam tanggungan sampai
dengan selesainya jangka waktu penghargaan.
Yang dimaksud dengan “anak sah dan masih dalam tanggungan’ adalah
sebagai berikut :
a.
 
belum memiliki pekerjaan sendiri;
b.
 
belum menikah; dan
c.
 
paling tinggi usia 21 (dua puluh satu) tahun.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
14
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Yang dimaksud dengan “berhalangan tetap” adalah apabila
Perangkat Desa menderita sakit yang mengakibatkan, baik fisik
maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan
dengan surat keterangan dokter yang berwenang.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
 TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR
 
Lihat lebih banyak...

Komentar

Hak Cipta © 2017 DOKUMENSAYA.COM Inc.