Makalah Kejahatan Hukum Pasar Modal

August 22, 2017 | Penulis: Ahmad Yusuf Bahtiar | Kategori: N/A
Share Embed


Deskripsi Singkat

asd...

Deskripsi

MAKALAH HUKUM PASAR MODAL KEJAHATAN PASAR MODAL “INSIDER TRADING”

NAMA KELOMPOK 1. AHMAD YUSUF BAHTIAR

(201110110311097)

2. ERRYNDA AYU LISTYANDRI

(201110110311099)

3. RIZKY ANUGERAH KUSUMA

(201110110311130)

4. AYATURROHMAH FIJIHADI

(201110110311134)

5. SYAJAROTIN MUBAROKAH

(201110110311172)

6. NAILURRAHMAN

(201110110311183)

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG FAKULTAS HUKUM 2014

BAB I

LATAR BELAKANG Pasar modal, dalam pengertian klasik diartikan sebagai suatu bidang usaha perdagangan surat-surat berharga seperti saham, sertifikat saham, dan obligasi atau efek-efek pada umumnya. Pengertian pasar modal sebagaimana pasar umum yaitu merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli, tetapi pasar modal berbeda dengan pasar konkret. Dalam pasar modal yang diperjualbelikan adalah modal atau dana. Hugh T. Patrick dan U Tun Wai, sebagaimana dikutip Abdulbasith Anwar membedakan tiga arti pasar modal, yaitu pasar modal dalam arti luas, dalam arti menengah dan dalam arti sempit: ”Pasar modal dalam arti luas adalah keseluruhan sistem keuangan yang terorganisir, termasuk bank-bank komersil dan semua perantara di bidang keuangan, surat berharga/klaim panjang pendek primer dan yang tidak langsung. Pasar modal dalam arti menengah adalah semua pasar yang terorganisir dan lembaga-lembaga yang memperdagangkan warkat-warkat kredit (biasanya berjangka lebih dari satu tahun) termasuk saham, obligasi,pinjaman berjangka, hipotik tabungan dan deposito berjangka. Pasar modal dalam arti sempit adalah tempat pasar uang terorganisir yang memperdagangkan saham dan obligasi dengan menggunakan jasa makelar dan Underwriter”. Adapun pengertian Pasar Modal menurut Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal Pasal 1 angka 13 adalah ”kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.” Dengan demikian Undang-undang Pasar Modal dalam memberi arti pasar modal tidak memberi suatu definisi secara menyeluruh melainkan lebih menitikberatkan kepada kegiatan dan para pelaku dari suatu pasar modal. Saat ini laju perkembangan ekonomi dan pasar modal berjalan sangat pesat,dan saat yang bersamaan, pasar modal Indonesia dituntut untuk bisa bersaing dengan pasar modal lain. Dalam hal ini BAPEPAM-LK (Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan), selaku Badan pembinaan dan pengawasan kegiatan pasar modal diharapkan dapat membuat aturan-aturan yang dapat memayungi kegiatan di pasar modal ini dengan peraturan yang jelas dan mengikat serta memiliki tindakan yang tegas terhadap siapa saja yang melanggar aturanaturan yang ada dalam bidang pasar modal. Selain itu, dengan adanya kegiatan investasi dengan cara jual beli saham di pasar modal ini juga sangat menguntungkan Indonesia, yang

salah satunya adalah masuknya investor asing ke negara kita. Hal tersebut secara tidak langsung akan menambah devisa negara kita. Oleh karena itu, penting kiranya pengaturan mengenai pasar modal ini benar-benar diperhatikan. Dalam kegiatan di pasar modal, prinsip yang terpenting adalah prinsip keterbukaan informasi atau disebut disclosure principle, ialah ”seluruh informasi mengenai keadaan usahanya yang meliputi aspek keuangan, hukum, manajemen, dan harta kekayaan perusahaan kepada masyarakat”.5 Mengingat hampir seluruh investasi menyangkut resiko, maka selalu terdapat kemungkinan investor mengalami kerugian. Dalam hal ini, kepercayaan merupakan hal utama dalam pelaksanaan pasar modal, yakni ”kepercayaan masyarakat pada nilai saham, benarnya laporan perusahaan, prospek keuntungan di masa mendatang,kebijaksanaan pemerintah yang mendukung pasar modal, sampai kepada proses jaminan bahwa hukum akan dipatuhi para pihak”.6 Dari sini dapat diketahui bahwa maraknya beberapa kasus di Indonesia yang muncul ke permukaan dikarenakan adanya pelanggaran terhadap Undang-undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, yang salah satunya adalah mengenai insider trading. Insider trading adalah istilah yang dipinjam dari praktek perdagangan saham yang tidak fair di Amerika yang dihubungkan dengan penggunaan informasi-informasi yang confidential oleh pejabat perusahaan yang karena hal-hal tersebut merupakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi masyarakat investor, perusahaan itu sendiri, calon pemegang saham dalam menentukan menjual ataupun membeli suatu saham perusahaan. Oleh karena itu, maka penting penerapan prinsip dari disclosure principle benar-benar diterapkan dalam kegiatan pasar modal. Jabatannya dapat menarik keuntungan, sebab informasi tersebut tidak diberikan kepada masyarakat luas.

BAB II

PEMBAHASAN II.1 KASUS POSISI Contoh kasus insider trading yang termasuk dalam Pasal 95 Undang-undang Pasar Modal yakni kasus transaksi saham PT Perusahaan Gas Negara Tbk.-2006. PRESS RELEASE BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN 27 Desember 2007 Pada hari ini, Kamis, 27 Desember 2007, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) mengumumkan hasil pemeriksaan terhadap kasus perdagangan saham PT Perusahaan Gas Negara tbk. (PGAS), sebagai berikut: I. Kasus ini bermula dari terjadinya penurunan secara signifikan harga saham PGAS di Bursa Efek Indonesia (d/h Bursa Efek Jakarta), yaitu sebesar 23,36%, dari Rp9.650 (harga penutupan pada tanggal 11 Januari 2006) menjadi Rp7.400 per lembar saham pada tanggal 12 Januari 2007. II. Penurunan harga saham tersebut sangat erat kaitannya dengan press release yang dilakukan oleh PGAS sehari sebelumnya (11 Januari 2007), dimana dalam press release tersebut dinyatakan bahwa terjadi koreksi atas rencana besarnya volume gas yang akan dialirkan, yaitu mulai dari (paling sedikit) 150 MMSCFD menjadi 30 MMSCFD. III. Selain itu, juga dinyatakan bahwa tertundanya gas in (dalam rangka komersialisasi) yang semula akan dilakukan pada akhir Desember 2006 tertunda menjadi Maret 2007. Informasi yang direlease tersebut sebenarnya sudah diketahui oleh manajemen PGAS sejak tanggal 12 September 2006 (informasi tentang penurunan volume gas) serta sejak tanggal 18 Desember 2006 (informasi tertundanya gas in). IV. Kedua informasi tersebut dikategorikan sebagai informasi yang material dan dapat mempengaruhi harga saham di Bursa Efek, hal tersebut tercermin dari penurunan harga saham PGAS pada tanggal 12 Januari 2007. V. Bahwa pada periode 12 September 2006 sampai dengan 11 Januari 2007, orang dalam PGAS yang melakukan transaksi saham PGAS yaitu: Sdr. Adil Abas, Sdr. Nursubagjo Prijono, Sdr. WMP Simanjuntak, Sdr. Widyatmiko Bapang, Sdr. Iwan Heriawan, Sdr. Djoko Saputro, Sdr. Hari Pratoyo, Sdr. Rosichin, Sdr. Thohir Nur Ilhami. VI. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Bapepam-LK menetapkan sanksi administratif berupa denda terhadap: 1. Sdr. Adil Abas sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah); 2. Sdr. Nursubagjo Prijono sebesar Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah);

3. Sdr. WMP Simanjuntak sebesar Rp2.330.000.000,00 (dua miliar tiga ratus tiga puluh juta rupiah); 4. Sdr. Widyatmiko Bapang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah); 5. Sdr. Iwan Heriawan sebesar Rp76.000.000,00 (tujuh puluh enam juta rupiah); 6. Sdr. Djoko Saputro sebesar Rp154.000.000,00 (seratus lima puluh empat juta rupiah); 7. Sdr. Hari Pratoyo sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah); 8. Sdr. Rosichin sebesar Rp184.000.000,00 (seratus delapan puluh empat juta rupiah); dan 9. Sdr. Thohir Nur Ilhami sebesar Rp317.000.000,00 (tiga ratus tujuh belas juta rupiah). VII. Sanksi tersebut ditetapkan antara lain dengan mempertimbangkan pola transaksi dan akses yang bersangkutan terhadap informasi orang dalam. Ketua Bapepam-LK ttd A. Fuad Rahmany NIP 060063058

Kasus ini bermula dari terjadinya penurunan secara signifikan harga saham PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. (PGAS) di Bursa Efek Jakarta (BEJ)sebesar 23,36%, dari Rp 9.650/saham (harga penutupan pada tanggal 11 Januari 2007) menjadi Rp 7.400/saham pada tanggal 12 Januari 2007, dimana penurunan harga saham tersebut erat kaitannya dengan press release yang dikeluarkan oleh PGAS pada tanggal 11 Januari 2007 tentang penurunan volume gas dari 150 MMSCFD menjadi 30 MMSCFD dan tertundanya gas-in yang semula akan dilakukan pada akhir Desember 2006 menjadi Maret 2007. Dalam hal ini, orang dalam PGAS telah mengetahui informasi tersebut jauh hari sebelum diadakan press release yakni tanggal 12 September 2006 untuk informasi penurunan volume gas dan tanggal 18 Desember 2006 untuk informasi tertundanya gas-in. Pada periode 12 September 2006 sampai dengan 11 Januari 2007, 9 pegawai PGAS (pegawai) melakukan transaksi saham PGAS. Dalam hal ini, 9 pegawai tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 95 Undang-undang Pasar Modal dikarenakan 9 pegawai tersebut tergolong orang dalam menurut Pasal 95 Undang-undang Pasar Modal.

Atas pelanggaran tersebut, BAPEPAM-LK mengenakan sanksi administratif berupa denda yang berkisar antara Rp 9 juta-2,33 miliar sesuai dengan magnitude pelanggaran yang dilakukan masing-masing individu orang dalam itu tadi. II.2. DASAR HUKUM Pasal 1 angka 13 UU No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (selanjutnya disingkat UUPM) ditentukan bahwa yang dimaksud dengan Pasar Modal adalah suatu kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Orang-orang yang terlibat langsung di dalam Pasar Modal merupakan pihak yang menempati posisi terpenting dan sebagai orang yang dipercaya menjaga rahasia berkenaan dengan dokumen-dokumen perusahaan termasuk orang-orang yang berkedudukan sebagai Komisaris, Pemegang Saham, Perantara, Pialang, Profesi Penunjang Pasar Modal (Konsultan Hukum; Notaris; Penilai; Akuntan publik) dan Karyawan serta orang-orang yang memiliki hubungan dengan insiders. Secara lebih terperinci mengenai Insider Trading atau perdagangan oleh orang dalam dijelaskan dalam pasal – pasal sebagai berikut : 1.Pasal 95 Orang dalam dari Emiten atau Perusahaan Publik yang mempunyai informasi orang dalam dilarang melakukan pembelian atau penjualan atas Efek : a. Emiten atau Perusahaan Publik dimaksud; atau b. Perusahaan lain yang melakukan transaksi dengan Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan “orang dalam” dalam Pasal ini adalah: 1)komisaris, direktur, atau pegawai Emiten atau Perusahaan Publik; 2)pemegang saham utama Emiten atau Perusahaan Publik;

3)orang perseorangan yang karena kedudukan atau profesinya atau karena hubungan usahanya dengan Emiten atau Perusahaan Publik memungkinkan orang tersebut memperoleh informasi orang dalam; atau 4)Pihak yang dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir tidak lagi menjadi Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, atau huruf c di atas. Yang dimaksud dengan “kedudukan dalam penjelasan huruf c ini adalah jabatan pada lembaga, institusi, atau badan pemerintah. Yang dimaksud dengan “hubungan usaha” dalam penjelasan huruf c ini adalah hubungan kerja atau kemitraan dalam kegiatan usaha, antara lain hubungan nasabah, pemasok, kontraktor, pelanggan, dan kreditur. Yang dimaksud dengan “informasi orang dalam” dalam penjelasan huruf c adalah informasi material yang dimiliki oleh orang dalam yang belum tersedia untuk umum. Larangan bagi orang dalam untuk melakukan pembelian atau penjualan atas efek emiten atau perusahaan publik yang bersangkutan didasrkan atas pertimbangan bahwa kedudukan orang dalam seharusnya mendahulukan kepentingan emiten, perusahaan publik atau pemegang saham secara keseluruhan termasuk didalamnya untuk tidak menggunakan informasi orang dalam untuk kepentingan diri sendiri atau pihak lain. Disamping larangan tersebut, orang dalam dari suatu emiten atau perusahaan publik yang melakukan transaksi dengan perusahaan lain juga dikenakan larangan untuk melakukan transaksi atas efek dari perusahaan lain tersebut, meskipun yang bersangkutan bukan orang dalam dari perusahaan lain tersebut. Hal ini karena informasi mengenai perusahaan lain tersebut lazimnya diperoleh karena kedudukannya pada emiten atau perusahaan publik yang melakukan transaksi dengan perusahaan tersebut. Yang dimaksud dengan “transaksi” dalam huruf ini adalah semua bentuk transaksi yang terjadi antara emiten atau perusahaan publik dan perusahaan lain, termasuk transaksi atas perusahaan lain terebut yang dilakukan oleh emiten atau perusahaan publik yang bersangkutan.

2.Pasal 96 Orang dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dilarang : a. mempengaruhi Pihak lain untuk melakukan pembelian atau penjualan atas Efek dimaksud; atau b. memberi informasi orang dalam kepada Pihak mana pun yang patut diduganya dapat menggunakan informasi dimaksud untuk melakukan pembelian atau penjualan atas Efek Orang dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dilarang mempengaruhi Pihak lain untuk melakukan pembelian dan atau penjualan atas Efek dari Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan, walaupun orang dalam dimaksud tidak memberikan informasi orang dalam kepada Pihak lain, karena hal ini dapat mendorong Pihak lain untuk melakukan pembelian atau penjualan Efek berdasarkan informasi orang dalam. Selain itu, orang dalam dilarang memberikan informasi orang dalam kepada Pihak lain yang diduga akan menggunakan informasi tersebut untuk melakukan pembelian dan atau penjualan Efek. Dengan demikian, orang dalam mempunyai kewajiban untuk berhati-hati dalam menyebarkan informasi agar informasi tersebut tidak disalahgunakan oleh Pihak yang menerima informasi tersebut untuk melakukan pembelian atau penjualan atas Efek. 3.Pasal 97 (1).Setiap Pihak yang berusaha untuk memperoleh informasi orang dalam dari orang dalam secara melawan hukum dan kemudian memperolehnya dikenakan larangan yang sama dengan larangan yang berlaku bagi orang dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dan Pasal 96. (2).Setiap Pihak yang berusaha untuk memperoleh informasi orang dalam dan kemudian memperolehnya tanpa melawan hukum tidak dikenakan larangan yang berlaku bagi orang dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dan Pasal 96, sepanjang informasi tersebut disediakan oleh Emiten atau Perusahaan Publik tanpa pembatasan. Setiap Pihak yang dengan sengaja berusaha secara melawan hukum untuk memperoleh dan pada akhirnya memperoleh informasi orang dalam mengenai Emiten atau Perusahaan Publik, juga dikenakan larangan yang sama seperti yang berlaku bagi orang dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dan Pasal 96. Artinya, mereka dilarang untuk melakukan transaksi atas Efek yang bersangkutan, serta dilarang mempengaruhi Pihak lain untuk melakukan

pembelian dan atau penjualan atas Efek tersebut atau memberikan informasi orang dalam tersebut kepada Pihak lain yang patut diduga akan menggunakan informasi tersebut untuk melakukan pembelian dan penjualan Efek. Sebagai contoh perbuatan melawan hukum, antara lain: a.Berusaha memperoleh informasi orang dalam dengan cara mencuri; b.berusaha memperoleh informasi orang dalam dengan cara membujuk orang dalam; dan c.berusaha memperoleh informasi orang dalam dengan cara kekerasan atau ancaman. Sebagai contoh, apabila seseorang yang bukan orang dalam meminta informasi dari Emiten atau Perusahaan Publik dan kemudian memperolehnya dengan mudah tanpa pembatasan, orang tersebut tidak dikenakan larangan yang berlaku bagi orang dalam. Namun, apabila pemberian informasi orang dalam disertai dengan persyaratan untuk merahasiakannya atau persyaratan lain yang bersifat pembatasan, terhadap Pihak yang memperoleh informasi orang dalam berlaku larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dan Pasal 96. 4.Pasal 98 Perusahaan Efek yang memiliki informasi orang dalam mengenai Emiten atau Perusahaan Publik dilarang melakukan transaksi Efek Emiten atau Perusahaan Publik tersebut, kecuali apabila: a. Transaksi tersebut dilakukan bukan atas tanggungannya sendiri, tetapi atas perintah nasabahnya; dan b. Perusahaan Efek tersebut tidak memberikan rekomendasi kepada nasabahnya mengenai Efek yang bersangkutan. Ketentuan Pasal ini memberi kemungkinan Perusahaan Efek untuk melakukan transaksi Efek semata-mata untuk kepentingan nasabahnya karena salah satu kegiatan Perusahaan Efek adalah sebagai Perantara Pedagang Efek yang wajib melayani nasabahnya dengan sebaikbaiknya. Dalam melaksanakan transaksi Efek dimaksud, Perusahaan Efek tidak memberikan rekomendasi apa pun kepada nasabahnya tersebut. Apabila larangan dalam Pasal ini dilanggar, Perusahaan Efek melanggar ketentuan orang dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dan Pasal 96.

Ketentuan – ketentuan dalam pasal – pasal tersebut secara jelas telah memberikan pengertian bahwa kegiatan Insider Trading atau perdangan oleh orang dalam dalam dunia pasar modal adalh suatu hal yang secara tegas dilarang. Hal tersebut kemudian dipertegas kembali dalam pasal – pasal mengenai ketentuan pidana, yang mengkategorikan perbuatan Isnsider Trading atau perdagangan oleh orang dalam sebagai suatu kejahatan. Ketentuan pidana tersebut diatur dalam pasal 104 Undang – Undang No 8 tahun 1995, yang menyatakan sebagai berikut : Setiap Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97 ayat (1), dan Pasal 98 diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). Insider trading adalah praktik penjualan saham yang dilaksanakan oleh orang-orang dalam pasar modal berdasarkan informasi orang dalam yang belum diinformasikan ke publik. Dalam arti lain insider trading adalah praktik penjualan saham yang dilaksanakan oleh orang dalam berdasarkan inside information. Apabila suatu informasi itu sudah di-disclose ke publik, maka informasi tersebut tidak dikatakan lagi sebagai inside information. Atau insider trading bisa juga diartikan transaksi saham berdasarkan bocoran informasi rahasia dari pihakpihak yang terkait dengan emiten, konsultan perusahaan, atau regulator (insider information). Transaksi seperti ini biasanya melibatkan orang-orang yang menurut aturan tidak boleh melakukan

transaksi.

Dicontohkan

misalnya

seorang

direksi

perusahaan

yang

memperdagangkan saham perusahaan sendiri. Perdagangan orang dalam (insider trading) adalah perdagangan efek yang dilakukan mereka yang tergolong “orang dalam” perusahaan (dalam artian luas), perdagangan mana yang didasarkan karena adanya suatu “informasi orang dalam” (inside information) yang penting dan belum terbuka untuk umum, dengan perdagangan mana, pihak insiders tersebut mengharapkan akan mendapatkan keuntungan ekonomi secara pribadi, langsung atau tidak langsung atau yang merupakan keuntungan jalan pintas.Insiders trading dalam bahasa hukum dikategorikan sebagai tindakan memperkaya diri sendiri secara tidak sah atau memiliki apa yang sebenarnya bukan merupakan haknya. Informasi yang wajib diungkapkan (disclose) adalah fakta materil yang dapat mempengaruhi keputusan investor untuk berinvestasi. Fakta materil merupakan informasi yang relevan

mengenai peristiwa, kejadian atau fakta yang dapat mempengaruhi harga efek pada pasar modal atas keputusan pemodal, calon pemodal, dan pihak lain yang berkepentingan atas fakta materil tersebut. Wajib hukumnya fakta materil itu diungkapkan ke publik akan tetapi oleh insiders, fakta materil tersebut terkadang demi kepentingan pribadinya tidak diungkapkan ke publik. Salah satu prinsip yang bertentangan dengan insdier trading adalah prinsip keterbukaan, karena yang bersangkutan membeli atau menjual saham berdasarkan informasi fakta materil dari orang dalam yang sifatnya tidak terbuka ke publik atau tidak fair yang dapat merugikan pihak lain yang tidak menerima informasi yang sama, sehingga pihak lain tersebut tidak dapat mengambil keputusan untuk membeli atau menjual saham. Adapun hal yang membuatnya menjadi tindak pidana pasar modal adalah apabila dalam melakukan pembelian dan penjualan saham, insiders itu mendasarkan perbuatannya kepada adanya informasi mengenai fakta materil perusahaan yang belum diinformasikan kepada publik, misalnya tentang rencana perusahaan untuk melakukanmerger, atau rencana akan mengakuisisi perusahaan lain yang akan membuat nilai perusahaan itu akan menajdi naik. Perbuatan yang demikian inilah yang dikategorikan sebagai insider trading. Secara teknis, bentuk-bentuk insider trading dibatasi dalam hal: 1.

Pihak yang mengemban kepercayaan secara langsung maupun tidak langsung dari

emiten atau perusahaan oknum atau disebut juga sebagai pihak yang berada dalam fiduciary position; dan 2.

Pihak yang menerima informasi orang dalam dari pihak pertama (fiduciary position)

atau dikenal dengan tippees. Insider trading hanya dikenakan terhadap pihak-pihak atau orang-orang yang melakukan perdagangan efek atau sekuritas. Jadi, meskipun pihak penjual atau pembeli tidak memperoleh informasi yang sama tentang suatu barang atau jasa lain yang menjadi objek jual-beli, maka pihak-pihak tersebut tidak dikenakan tuduhan melakukan insider trading. Oleh sebab itu, maka harus ditentukan terlebih dahulu mengenai objek transaksi yang dilakukan itu adalah efek atau sekuritas.

II.3. ANALISIS HUKUM 1. penurunan secara signifikan harga saham PGAS di BEJ,sebesar 23,36%, dari Rp9.650 (11 Januari 2006) menjadi Rp7.400 per lembar saham (12 Januari 2007) 2. press release yang dilakukan oleh PGAS sehari sebelumnya (11 Januari 2007) yaitu koreksi atas rencana besar volume gas yang akan dialirkan 3. Informasi yang direlease tersebut sebenarnya sudah diketahui oleh manajemen PGAS sejak tanggal 12 September 2006 4. informasi tersebut dikategorikan sebagai informasi yang material 5. orang dalam PGAS yang melakukan transaksi saham PGAS benar ada 9 orang unsur Pasal 95 1. unsur melakukan pembelian atau penjualan atas Efek dalam Pasal ini adalah kegiatan yang meliputi kegiatan penawaran, pembelian, dan atau penjualan Efek yang terjadi dalam rangka Penawaran Umum, atau terjadi di Bursa Efek, maupun kegiatan penawaran, pembelian dan atau penjualan Efek di luar Bursa Efek atas Efek Emiten atau Perusahaan Publik

2. Unsur Setiap Pihak yaitu orang dalam perusahaan adalah Emiten atau Perusahaan Publik dimaksud, Perusahaan lain yang melakukan transaksi dengan Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan. Unsur Pasal 96 1. Unsur para pihak Yaitu orang dalam 2. Unsur mempengaruhi dan memberi informasi Unsur Pasal 97 1. Unsur pihak yang mendapat informasi secara melawan hukum 2. Unsur pihak yan mendapat informasi secara tidak melawan hukum Maka akan kita analisa lebih lanjut dihubungkan dengan fakta hukum yang terdapat dalam kasus sebagai berikut :

1. unsur melakukan pembelian atau penjualan atas Efek yaitu bahwa benar ada orang dalam PGAS yang melakukan transaksi saham PGAS sehingga terjadi penurunan secara signifikan harga saham PGAS di BEJ,sebesar 23,36%, dari Rp9.650 (11 Januari 2006) menjadi Rp7.400 per lembar saham (12 Januari 2007) 2. Unsur Setiap Pihak Yaitu Informasi yang direlease tersebut sebenarnya sudah diketahui oleh manajemen PGAS sejak tanggal 12 September 2006 (informasi tentang penurunan volume gas) serta sejak tanggal 18 Desember 2006 (informasi

tertundanya gas in). Hal ini masuk dalam

penggolongan informasi yang diketahui oleh orang dalam yaitu pihak manejemen dijelaskan bahwa orang dalam adalah komisaris, direktur, atau pegawai Emiten atau Perusahaan Publik. 3. Unsur mempengaruhi dan memberi informasi Yaitu dari pihak manejemen yang mengetahui informasi hal tersebut memberitahukan informasi tersebut pada 9 orang yang pada periode 12 September 2006 sampai dengan 11 Januari 2007, 9 orang dalam PGAS melakukan transaksi saham PGAS, baik direksi maupun mantan direksi. Sehingga unsur-unsur di atas terpenuhi. Unsur pihak yang mendapat informasi secara melawan hukum Yaitu para pihak yang telah di cantumkan sebelumnya mendapat informasi dari pihak manejemen dengan cara insider trading Denda dalam pasal 104 : Bahwa para pihak yan melakukan insider trading tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 Fakta hukum bahwa denda yang dikenakan tidak lebih besar dari 15 milyar.

BAB III

PENUTUP III.1. KESIMPULAN Insider Trading atau perdagangan orang dalam adalah perdagangan yang dilakukan oleh pihak yang tergolong sebagai ”orang dalam” (insider) dengan mempergunakan informasi perusahaan yang belum dipublikasikan (non public information). Aturan mengenai insider trading diatur pada Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97 ayat (1) dan Pasal 98 Undang-undang Pasar Modal. Dalam hal ini, BAPEPAM-LK dengan kewenangannya baik sebagai pemeriksa maupun sebagai penyidik berperan penting untuk menentukan apakah suatu perbuatan yang dilakukan oleh subyek hukum pasar modal telah melanggar ketentuan administrasi atau bahkan telah melanggar ketentuan pidana. Pelaku kejahatan insider trading berdasarkan Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal Pasal 1 angka (23) adalah orang perseorangan dan korporasi. Ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku kejahatan insider trading diatur pada Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97 ayat (1) dan Pasal 98 diatur pada Pasal 104, dimana dalam hal yang melanggar ketentuan Pasal 95, Pasal 96 dan Pasal 97 ayat (1) yang dilakukan oleh orang perseorangan akan dikenai sanksi pidana penjara dan denda. Sedangkan ketentuan mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh korporasi hanya terdapat pada Pasal 97 ayat (1) dan Pasal 98, dimana korporasi yang melakukan kejahatan insider trading akan dikenai sanksi pidana penjara dan denda.

III.2. SARAN Perlu adanya pengaturan yang lebih jelas mengenai insider trading dalam Undang-undang Pasar Modal dan pengaturan lebih lanjut dalam bentuk peraturan pemerintah mengenai orang dalam, agar BAPEPAM-LK selaku lembaga yang mengemban amanat untuk menjaga pelaksanaan dalam pasar modal tidak kebingungan dalam mencari dasar hukum. Selain itu, untuk mendukung kinerja BAPEPAM-LK sebagai pemeriksa maupun sebagai penyidik, maka kualitas dari Sumber Daya Manusia dari BAPEPAM-LK harus terus ditingkatkan dengan cara melakukan diklat dan pelatihan mengenai pasar modal serta melakukan studi banding ke pasar modal di negara maju agar BAPEPAM-LK semakin handal dalam bidang pasar modal.

Perlu adanya pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana khusus dalam hal pelaku kejahatan insider trading adalah korporasi yakni mengenai jenis sanksi dan siapa yang harus bertanggungjawab. Hal ini agar sanksi yang ada pada Undang-undang Pasar Modal dapat diterapkan sehingga bisa memberikan efek jera dan melindungi kepentingan masyarakat pemodal dari praktik insider trading yang merugikan

DAFTAR PUSTAKA http:www.library.ohiou.edu/indopubs/1997/04/28/0016.html, “Pengawasan untuk

Mencegah ‘Insider Trading’”, Suara Merdeka, 28 April, 1997, di undo tanggal 11 September 2008.

http:www.bapepam.go.id , Tumanggor, M.S., “Kajian Hukum Atas Insider Trading Di Pasar Modal Suatu Antisipasi Terhadap Pengembangan Ekonomi Indonesia” (satu telaah singkat), rangkuman dari Disertasi Program Doktor yang telah dipertahankan dalam sidang disertasi di Universitas Padjajaran, Bandung dengan yudisium Cum Laude, Warta Bapepam, Edisi 8, Agustus, 2005, di undo tanggal 11 September 2008.

Lihat lebih banyak...

Komentar

Hak Cipta © 2017 DOKUMENSAYA.COM Inc.